Adaptasi Perubahan Iklim, Ruang Diskusi Diperluas ke Aksi Berketahanan Iklim

Opini, straightnews2627 Dilihat

Report FGD Perubahan Iklim

oleh: LP2M Padang di Painan Pessel

 

PEMERINTAH Propinsi Sumatera Barat dianggap masih kurang optimal dalam melakukan pencegahan krisis iklim.

Faktanya belum dimasukkannya program stimulus pencegahan krisis iklim oleh pemerintah daerah pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Krisis iklim sudah di depan mata. Sebagai provinsi yang rawan bencana, Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang sangat rentan terhadap krisis iklim, yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat, krisis pangan, kelangkaan air bersih, datangnya berbagai bencana akibat krisis iklim.

Meskipun pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan yang memadai, seperti UU No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahaan Paris Agreement mengenai perubahan iklim, dan sejumlah perangkat kebijakan lainnya, namun ditingkat propinsi dan kabupaten aksi (tindakan) dalam mitigasi & adaptasi krisis iklim masih sangat lemah.

Kelemahan ini termasuk belum diarahkannya APBD Propinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota yang menjadi daerah Super Prioritas yang terdapat dalam Buku 1 Daftar Lokasi & Aksi Ketahanan Iklim yang diterbitkan oleh Bappenas 2021 di sektor pertanian, yang mana salah satunya adalah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menselaraskan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini.

Jika APBD belum diarahkan untuk mendukung green economy dalam rangka mitigasi krisis iklim, maka dikhawatirkan bahwa target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia tahun 2030 tidak akan tercapai.

Padahal, seperti dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2016, Indonesia berkomitment untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan dunia internasional pada tahun 2030. Padahal, menurut data yang dikeluarkan oleh Climate Watch, pada tahun 2017, Indonesia menempati urutan kelima secara global setelah China, Amerika Serikat, India dan Rusia sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca. Indonesia menghasilkan emisi sebesar 2275,4 MtCO2e.

Variabilitas dan perubahan iklim merupakan tantangan paling serius yang dihadapi sektor pertanian saat ini dan yang akan datang, baik musiman maupun jangka panjang, baik lokal, regional maupun global. Dampak dari kedua fenomena tersebut akan makin menekan produksi pertanian dan ketersediaan pangan.

Untuk membalik arah dan mengambil keuntungan dari kedua fenomena tersebut dibutuhkan strategi antisipasi dan penyiapan teknologi adaptasi yang memadai, holistik, terintegrasi dan unggul.

Dengan demikian akan tercipta pembangunan pertanian yang tahan (resilience) terhadap perubahan iklim. Upaya ini tidak saja disiapkan untuk sub sektor tanaman pangan yang paling sensitif terhadap dinamika dan variabilitas iklim, tetapi juga untuk sub sektor lainnya.

Kekeringan panjang dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Kecukupan pangan dan gizi, serta kualitas kesehatan dapat menurun drastis dan butuh waktu lama untuk memulihkannya kembali.

Baca Juga :  PWPS Organisasi Perempuan Rang Pasisia Diperantauan

Tidak kalah dari dampak kekeringan, kebanjiran yang masif dapat merusak fasilitas dan infrastruktur, serta memicu situasi buruk pada berbagai sendi kehidupan. Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika, variabilitas dan perubahan iklim tersebut diperlukan perencanaan yang matang, program aksi yang jelas serta mudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan iklim membawa ancaman khusus terbadap ketahanan hidup perempuan. Kerusakan ekologi yang juga dipicu oleh adanya perubahan iklim, telah menimbulkan dampak yang serius terbadap kehidupan sehari-hari perempuan dan juga anak-anak. Krisis pangan dan air bersih merupakan ancaman nyata yang kini mulai banyak dirasakan pengaruhnya, khususnya oleh perempuan dan anak-anak. Krisis pangan telah meningkatkan angka malnutrisi pada anak-anak, stunting serta angka kematian ibu dan anak. Sementara krisis air bersih juga berkontribusi terbadap angka kematian anak-anak sebesar 34.6 persen di negara-negara yang termasuk dalam kelompok dunia ketiga.

Selain itu, mereka menghadapi hambatan sosial, ekonomi dan politik yang membatasi kapasitas mereka untuk mengatasinya. Perempuan dan laki laki di daerah pedesaan di negara berkembang sangat rentan khususnya, ketika mereka sangat tergantung pada sumber daya alam lokal sebagai mata pencaharian.

Tuntutan tersebut dengan tanggung jawab untuk mengamankan air, makanan dan bahan bakar untuk memasak dan pemanasan menghadapi tantangan- tantangan terbesar. Kedua, kalau dikaitkan dengan akses yang tidak seimbang terhadap sumberdaya dan proses pengambilan keputusan, keterbatasan mobilitas menempatkan perempuan di daerah pedesaan pada suatu posisi di mana mereka dipengaruhi oleh perubahan iklim secara tidak proposional. Dengan demikian penting untuk mengidentifikasi strategi yang peka terhadap Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk menghadapi krisis lingkungan dan kemanusiaan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Bagimanapun, penting untuk diingat bahwa perempuan tidak hanya rentan terhadap perubahan iklim, tetapi mereka juga aktor atau agen perubahan yang efektif terkait dengan mitigasi dan adaptasi.

Perempuan sering memiliki pengetahuan dan keahlian yang kuat dapat digunakan dalam mitigasi perubahan iklim, strategi pengurangan bencana dan adaptasi. Selain itu, tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, sebagai pengurus sumber daya alam dan rumah tangga, memposisikan mereka dengan baik untuk membantu dalam strategi penghidupan yang disesuaikan dengan realitas perubahan iklim

Mengapa perlu adaptasi perubahan iklim berbasis GESI? Yang pertama, Pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (No one left behind). Sensus 2020: komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Merupakan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, terutama terkait adaptasi perubahan iklim. Yang ke tiga, Merupakan pelaksanaan komitmen internasional terkait gender dan perubahan iklim, dan memastikan adaptasi perubahan iklim memenuhi kriteria akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan dan memperhatikan kebutuhan anak, lansia dan penyandang disabilitas

Baca Juga :  Berkah Lebaran, Disparpora Pessel Setor PAD Rp 283 Juta

Berdasarkan Daftar Lokasi dan Aksi Ketahanan Iklim yang diluncurkan BAPPENAS untuk Provinsi Sumatera Barat, kabupaten/kota yang masuk dalam kategori super prioritas untuk sektor pertanian adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengacu pada pernyataan masalah di atas, PATTIRO bersama dengan CSO di Sumatera Barat (LP2M Padang dan PKBI Sumatera Barat) melaksanakan program “Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA)” di 2 dari 5 kabupaten super prioritas tersebut untuk 2 tahun kedepan.

Program ini mendorong perluasan ruang sipil bagi kelompok petani rentan dalam pembuatan dan penerapan kebijakan berketahanan iklim. Yang menjadi daerah pilot untuk program VICRA di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman.

Akan tetapi, pertemuan FGD ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih fokus kepada OPD yang terkait yang sudah melakukan adaptasi perubahan iklim.

Oleh karena itu Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), LSM yang bergerak dibidang kesehatan, isu-isu perempuan dan kelompok rentan lainnya melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan OPD terkait tentang memperluas ruang diskusi pemerintah terhadap aksi berketahanan iklim di Kabupaten Pesisir selatan

Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Adaptasi Perubahan Iklim Memperluas Ruang Diskusi Publik Terhadap Aksi Berkehatanan Iklim digelar LP2M Padang Aula kantor Bappedalitbang Painan, Rabu 27 April 2022.

Kepala Bappelitbang kabupaten Pesisir Selatan Hadi Susilo membuka acara FGD sekaligus menjadi salah seorang narasumber yang menjadi pematik diskusi.

Hadi menegaskan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan sangat concern dengan isu perubahan iklim di mana tertuang di dalam misi pemerintahan kabupaten Pesisir aselatan yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi unggulan daerah dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan adapun strateginya adaalah mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan arah kebijakan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Adapun beberapa capaian indikator yang mendukung dampak perubahan iklim adalah adanya nagari tangguh bencana sebanyak 34 nagari, kemudian jumlah lumbung pangan sebanyak 24 unit di 14 kecamatan, adanya pekarangan pangan lestari ada di 2 lokasi, pengurangan sampah 24persen dan penanganan sampah sebanyak 74 persen.

Perubahan iklim sangat penting menurut pemerintahan kabupaten Pesisir Selatan dengan termuat di dalam RPJMD kabupaten Pesisir selatan periode 2021 2026. Kabupaten Pesisir Selatan sangat merasakan sekali dampak perubahan iklim di mana menurunnya produksi padi pada sektor pertanian.

Baca Juga :  Berkah Lebaran, Disparpora Pessel Setor PAD Rp 283 Juta

Pemaparan Hadi Susilo di FGD ini ditutup dengan sudah ditetapkan Perbup Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pessel dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Dalam implementasinya, Pemerintah Pessel mengedepankan pelibatan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim di Pessel

Pada FGD juga hadir narasumber dari BMKG Heron Tarigan S.P, M.Si. BMKG Climate Change : Perubahan jangka panjang yang terjadi pada pola rata-rata cuaca di suatu wilayah atau bumi secara menyeluruh, climate change mencerminkan variasi abnormal yang terjadi pada iklim di bumi, yang selanjutnya bedampak terhadap bagian bumi yang lain, seperti pencairan lapisan es.

Dampak perubahan iklim antara lain Pencairan letsyer, Perubahan Suhu dan Arus Lautan, Naiknya frekuensi Badai Tropis, Kerusakan Ekosistem Pantai, Kerusakan Keanekaragaman Hayati, Perubahan Presipitasi

Jumlah curah hujan pada periode musim hujan tidak banyak berubah , tetapi jumlah hari hujan lebat meningkat → potensi bencana hidrometeorologi meningkat. Upaya ketahanan iklim dapat menghindari potensi ekonomi pada tahun 2024 dari RP 115 T menjadi 55 T penyumbang dari sektor kelautan dan pesisir, sektor air, sektor pertanian dan sektor kesehatan

Selain OPD terkait, FGD Rabu kemarin itu juga duhadiri CSO seperti PKBI Sumatera Barat, FGD Perubahan Iklim Rabu mengambil benang merah bahwa akibat perubahan iklim tak terkendali Kabupaten Pesisir Selatan bisa saja terancam ketahanan pangan.

Dampak perubahan iklim di bidang pertanian di mana akan terjadi degradasi lahan pertanian, bibit, pupuk, serangan hama dan variabilatus iklim dan perubahan iklim. Selain itu menghambat dampak perubahan iklim itu harus ada intervensi Pemprov Sumbar dan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan pada tataran kebijakan, Terutama kebijakan pembangunan berketahanan iklim.

FGD Rabu itu ada beberapa kegiatan untuk mitigasi dampak perubahan iklim yang sudah ada di setiap OPD tetapi kegiatan untuk adaptasi perubahan iklim belum ada didalam kegiatan setiap OPD, untuk sektor kelautan dan daerah pesisir pantai belum maksimal ada di dalam kegiatan OPD untuk mendukung dampak perubahan iklim di dalam rekomendasi setrategi dalam menghadapi isu perubahan iklim di antarannya;

Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan,

Peningkatan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim dan Di dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus melibatkan semuanya yaitu masyarakat, perempuan, anak muda dan kelompok rentan lainnya.(***)

Komentar