Awassss, Terbukti Langgar Ketentuan Kampanye, KPU Bisa Coret Caleg

Politik, straightnews295 Dilihat

FIXSUMBAR,—- Hei para Caleg di Daftar Calon Tetap (DCT) jangan sampai melanggar ketentuan kampanye, awas KPU bisa saja mencoleg anda dari DCT Pemilu 2024.

“Sangat mungkin Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan perubahan terhadap daftar calon tetap (DCT) calon legislatif (Caleg) DPRD tingkat provinsi yang telah ditetapkan,”ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban.

Menurut Ory KPU berwenang mencoret Caleg melanggar itu sesuai dengan pasal 87 Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Perubahan DCT caleg DPRD tingkat provinsi dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran selama tahapan kampanye.

Baca Juga :  Masifkan Pemilu 2024, KPU Sumbar 'Ota dari Lapau ka Lapau'

“Perubahan DCT dapat dilakukan jika terbukti Caleg DPRD melakukan pelanggaran larangan selama tahapan kampanye” ujar Ory Sativa Syakban Kamis 30/11-2023 di Padang

lebih lanjut Ory menyebutkan, selain karena melanggar tahapan kampanye KPU Sumbar juga dapat membatalkan nama DCT Caleg DPRD Sumbar jika terbukti melakukan tindak pidana penggunaan dokumen palsu selama pencalonan atau karena caleg sudah dipecat oleh parpol.

Baca Juga :  Soal Balon DPD RI, Putusan Bawaslu KO-kan KPU Sumbar

“Jika caleg melakukan tindak pidana penggunaan dokumen palsu,dan dipecat oleh Parpol KPU Sumbar bisa langsung membatalkan DCT nya,” terangnya.

Ini yang harus dicamkan oleh para Caleg di masa kampanye:

1. Politisasi sara,

2. Mengancam untuk melakukan kekerasan verbal kepada pemilih,

3. Kampanye menggunakan fasilitas ibadah dan

4. Menjanjikan memberikan uang kepada pemilih.

Baca Juga :  KPU Sumbar Siapkan Helpdesk, Pendaftaran DPD RI dan DPRD Provinsi Dimulai

 

Pelaksana dan tim kampanye dilarang melibatkan pejabat non anggota parpol, ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa serta WNI yang belum mempunyai hak pilih

“Kami berharap, seluruh peserta Pemilu dan Caleg betul-betul memperhatikan larangan selama tahapan kampanye,”ujar Ory.

KPU Sumbar dan KPU Kabupaten-Kota se Sumbar memiliki layanan Helpdesk kampanye untuk melayani konsultasi peserta Pemilu selama tahapan kampanye. (melt)

Komentar