Padang, fixsumbar.com – Pada Senin (27/9/2024), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Andalas (Unand) resmi meluncurkan Deklarasi Kampus Pengawasan Partisipatif. Acara ini juga sekaligus menjadi momentum penting bagi pengembangan Pusat Pendidikan dan Pengawasan Pemilu Partisipatif, bertempat di Kampus Unand.
Peluncuran ini diresmikan oleh Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, S.Km. Dalam sambutannya, Khadafi menyampaikan harapan besar bahwa para mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unand akan mulai terlibat aktif dalam upaya menghadirkan pilkada yang berintegritas, jujur, dan adil.
“Kami berharap, ke depannya alumni Fisip Unand akan menjadi garda terdepan di partai politik serta mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujar Khadafi dengan penuh keyakinan.
Acara ini turut dihadiri Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisip Unand, Dewi Anggraini, serta jajaran Bawaslu Kota Padang. Khadafi menekankan bahwa deklarasi ini adalah langkah strategis yang dapat memperluas pengawasan pemilu, terutama di kalangan akademisi.
Tidak hanya di lingkungan Fisip, Khadafi juga berharap program Kampus Pengawasan Partisipatif ini bisa diperluas ke skala lebih besar di Universitas Andalas. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawasi potensi pelanggaran pemilu seperti money politics, isu SARA, penyebaran hoaks, dan menjaga netralitas ASN.
“Pelanggaran seperti money politics bukan hanya masalah pemberi, namun juga penerima yang akan mendapatkan hukuman setimpal. Kita semua harus bersatu menghadirkan pilkada yang bebas dari hoaks, SARA, dan memastikan ASN tetap netral,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Khadafi juga mengingatkan mahasiswa bahwa demonstrasi di masa kini bukan lagi dengan spanduk, melainkan dengan menyuarakan keadilan dan kebaikan langsung ke hati masyarakat.
Menurut Khadafi, Sumatera Barat menjadi pionir dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, sebelum diikuti oleh provinsi lain. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Fisip Unand ini dianggap sangat penting untuk memastikan demokrasi yang sehat dan transparan.
Komentar