Demokah?, Bawaslu se Sumbar Datangi Komisi Informasi

FIXSUMBAR --- Komisi Informasi Sumbar di jalan Sisingamaraja sekitar pukul 14.00 Wib, Jumat 25 November 2022 heboh.

Demonstrasikah? Bawaslu selaku pengawas Pemilu itu ke Kantor Komisi Informasi untuk urusan urgen. Banyak komisioner pengawas itu menarik perhatian banyak pihak ynag berlalu-langang di Jalan Sisingamaraja arah ke Simpangharu Padang Timur Kota Padang.

"Tidak, kawan dari Bawaslu datangi KI Sumbar datang ke KI dalam ramgka menjalani perintah UU 14 tahun 2008, yakni penyerahan laporan pengelolaanp pelayanan informasi publik 2022," ujar Nofa Wiska. Menurut Asisten Ahli KI Sumbar Reza .Bawaslu ss Sumbar itu punya cara berbeda dalam memberikan laporan pelayanan informasi. "Jika badan publik lain menyerahkan secara masing masing, Bawaslu beramai ramai datang ke KI Sumbar, 2021 seperti ini juga, Bawaslu memunjukan taat asasnya kepada UU 14 Tahun 2028," ujar Reza. 19 Bawaslu kabupaten dan kota yang dikomandoi Kordiv Data dan Informasi Bawaslu Sumbar Nurhaida Yetti, sengaja datang menyerahkan laporan sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan informasi publik. "Alhamdulillah seluruh Bawaslu se Sumatera Barat hadir hari ini untuk menyerahkan laporan, ini bukti bahwa Bawaslu komit untuk keterbukaan informasi publik," jelas Nurhaida Yetti. Ni Yet, panggilan akrabnya, berharap ke depan KI Sumbar tetap memberikan masukan terhadap Bawaslu. "Tahun ini kita menargetkan seluruh Bawaslu berprediket sebagai badan publik yang informatif," tegasnya. Kekompakan Bawaslu ini diapresiasi Komisi Informasi Sumatera Barat, karena satu satunya kategori badan. publik dari 10 kategori pada Monev KI Sumbar 2021 yang serentak mengantarkan laporan. "Penyerahan serentak ini juga satu satunya di Indonesia, KI Sumbar sangat mengapresiasi kegiatan ini," sebut Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska. Sedangkan Komisioner Bidang Kelembagaan, Tanti Endang Lestari menekankan pada evaluasi dari monev yang dilakukan pada tahun sebelumnya. "Kategori Bawaslu nilainya sangat kompetitif, tinggal lagi bagaimana Bawaslu melakukan inovasi dalam pelayanan informasi publik," jelas Tanti. Penyerahan laporan ini adalah kewajiban badan publik yang harus diserahkan ke KI setiap tahun. "Penerahan itu setiap tahun dilakukan, paling lambat setelah 3 bulan berakhirnya tahun anggaran sebelumnya," ujar Komisioner. KIS Sumbar dua periode  Adrian Tuswando. (rls/co) Editor : Fix Sumbar