FIXSUMBAR– Hj. Nevi Zuairina, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Komisi VI, soroti banyak hal terkait kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Hal itu terlihat pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan yang membahas evaluasi anggaran tahun 2023, realisasi anggaran semester 1 tahun 2024, dan usulan APBN 2025.
Raker membahas Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025 yang akan difokuskan pada empat arah kebijakan utama, yaitu: pengembangan ekspor, pembinaan UMKM, perdagangan antar wilayah, dan pengamanan perdagangan.
Hj. Nevi Zuairina menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam mencapai target-target tersebut.
Hj. Nevi Zuairina mempertanyakan kepada Menteri Perdagangan tentang kontribusi terbesar antara perdagangan dalam negeri dan luar negeri terhadap pendapatan negara. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perdagangan, informasi ini sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan yang lebih tepat dan strategis.
Dalam diskusi, Nevi Zuairina juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur perdagangan dalam negeri melalui peningkatan konektivitas antar pulau dan pengembangan pusat-pusat distribusi.
“Apa saja langkah yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan untuk memudahkan perdagangan antar wilayah? Bagaimana koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR sehingga biaya logistik bisa diperkecil?” tanyanya.
Salah satu fokus penting lainnya adalah pembinaan UMKM. Nevi Zuairina mempertanyakan kegiatan konkret yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka pembinaan UMKM, serta apakah ada sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menghindari tumpang tindih anggaran dan memastikan lebih banyak UMKM yang mendapatkan manfaat.
Terkait isu kemacetan peti kemas di pelabuhan, Nevi Zuairina mengkritisi lambatnya proses yang menyebabkan biaya tambahan tinggi dan harga jual produk yang meningkat. Dia mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini melalui koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait.
Komentar