FIXSUMBAR — Aksi 11 April 2022 nyaris terjadi di seluruh negeri, mahasiswa keliar saramgnya untuk meneriakan tuntutan atas nama amanat penderitaan rakyat.
Di Dhamaasraya Sumatra Barat, ratusan mahasiswa kabupaten itu gelar aksi demonstrasi tapi aksinya sangat syahdu, bahkan isu diteriakan mereka pun sangat mengena. No rusuh.
Ratusan Mahasiswa itu meneriakan penolakan kenaikan harga BBM dan Minyak goreng serta Sembako, Senin 11 April 2022. Aksi oleh sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaaan tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dharmasraya memulai dengan longmarch dari Sport Center Dharmasraya Nagari Koto Ladang Kecamatan Koto Baru menuju gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya,
Aksi Mahasiswa tersebut langsung ditemui Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, Wakil ketua I DPRD Ir.H Adi Gunawan (Golkar), Salman S.Sos (Demokrat), Sasmi Erli S.Pd (Golkar), Irmon (PKS), Ampera Labuan Basa (NASDEM), Yulindo (PAN).
Koordinator aksi mahasisiwa Muhammad Hasbih, mengatakan kepada awak media Aliansi Mahasiswa Dharmasraya mengusung 10 tuntutan, yaitu menuntut pemerintah menstabilkan kembali harga minyak goreng yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam mendapatkannya.
“Kedua, pemerintah harus mengusut tuntas para oknum-oknum penimbun minyak goreng. Ketiga, menuntut pemerintah untuk memberikan penjelasan terhadap data BBM yang dibutuhkan per daerah. Secepatnya memberikan kembali informasi kepada masyarakat dalam waktu 2×24 semenjak tuntutan ini ditanda tangani. Keempat, menuntut DPRD untuk mendorong Bupati Dharmasraya untuk membentuk team supervisi. dikawal mahasiswa Dharmasraya untuk mencari tahu siapa saja pelaku kecurangan dalam perdagangan minyak goreng,”ujar Hasbih.
Kelima, menuntut pemerataan kebutuhan BBM di Kabupaten Dharmasraya. Keenam, menuntut pengawasan lebih lanjut jikalau terjadi penimbunan BBM jenis solar. Ketujuh, menolak penuh terhadap kenaikan harga BBM jenis Pertamax.
“Kedelapan, meminta wali nagari untuk tidak ikut mendeklarasikan tentang Jokowi 3 Periode. Kesembilan, meminta Presiden Jokowi untuk memecat 4 menteri yang membuat propaganda presiden tiga periode. Dan terakhir, menuntut pembentukan team pengawasan mengenai pupuk bersubsidi,”teriak Hasbih.
Komentar