Inilah 15 Nama Calon KI 2023-2027 Diserahkan ke DPRD Sumbar

straightnews1057 Dilihat

FIXSUMBAR — Tidak ada yang terdegradasi, 15 nama lolos seleksi Tim Seleksi Komisi Informasi Sumbar untuk periode pengabdian 2023-2027, Kamis 22 Desember 2022 diserahkan ke DPRD Sunbar.

15 nama itu telah ditetapkan Gubernur Sumbar dan diserahkan oleh Kadoskominfo Jasman kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi.

15 nama tersebut akan mengikuti panthokir (penetuan akhir) pada tahapan Fit and Proper Test (uji kelayakan dan kepatutan) oleh Komisi I DPRD Sumbar diperkirakan dilakukan Januari 2023.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan ke-15 calon tersebut telah melewati seleksi administrasi, uji potensi, psikotes, wawancara hingga pembuatan makalah dengan Timsel KI Sumbar.

Baca Juga :  Menhir Mahek, Supardi: Bukti Majunya Peradaban di Masa Megalitikum

“Kemarin saya menerima surat dari gubernur atas pengajuan 15 nama untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Tahapan ini merupakan tahapan akhir untuk melihat sejauh mana kapabilitas dan kemampuan seorang calon dalam mengemban amanah keterbukaan informasi ketika terpilih nanti, “ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi, Jumat 23/12-2022.

DPRD menjalankan uji kelayakan dan kepatutan, serta menilai integritas dan independensi calon. Akhirnya, DPRD akan menentukan dan menetapkan lima komisioner definitif.

Baca Juga :  Paripurna KUA PPAS Perubahan Digelar

Inilah 15 nama. yang sama dengan hasil. Tim Seleksi diumumkan 16 November 2022:

Sementara Komsiioner KI Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan proses pengajuan 15 nama sudah sesuai dengan aturan seleksi yang diterbitkan KI Pusat berdasarkan  UU 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik.

“Sesuai regulasi, hasil Timsel ditetapkan Gubernur Sumbar dan gubernur menyurati Ketua DPRD untuk meminta DPRD melakukan uji kelayakan dan kepatutan,” ujar Adrian.

Baca Juga :  Tuntas Fit and Proper Test, 15 Calon KI Sumbar 'Badampuang'

Pada surat gubernur ini, dari pengalaman seleksi KI periode 2019-2023 juga telah diputuskan oleh gubernur unsur mewakili atau mencerminkan pemerintah, di KI itu ada dua unsur, masyarkaat dan pemerintah, setiap anggota KI terpilih wajib ada satu unsur pemerintah.

“Pada fit and proper test unsur pemerintah tetap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Tapi saat menetapkan anggota atau komisoner KI terpilih unsur mewakili pemerintah tidak digabung dengan unsur masyarakat,” ujar Adrian. (ndo)

Komentar