Jadi Pj Buapti Tersingkat, Guspardi: Ada Apa ini? Mendagri Harus Panggil Gubernur Sulteng

Politik, straightnews1346 Dilihat

FIXSUMBAR — Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku terkejut ketika ada penjabat (Pj) kepala daerah yaitu Pj Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Dahri Saleh yang langsung mengundurkan diri beberapa saat setelah dilantik, ini rekor tercepat masa jabatan PJ di aeluruh Indonesia.

Seperti diberitakan PJ Bupati Bangkep dilantik Gubernur Sulteng yang diwakili Wagub Ma’mun Amir pada 30 Mei 2022 lalu.

Menurut informasi yang diterima, selepas acara pelantikan rampung, Dahri kembali ke ruang Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

“Informasi deskripsinya, Pj Bupati Bangkep mengembalikan berita acara pelantikannya sebagai Pj Bupati Banggai Kepulauan sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri untuk jabatan itu. Belakangan, Dahri mengungkapkan pengunduran dirinya karena ada permintaan dari Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura,” ujar Guspardi saat dimintai keterangannya kepada wartawan, Minggu 5 Juni 2022.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengatakan tidak semua pejabat yang diusulkan Gubernur kepada Mendagri yang disetujui. Contohnya di Sumbar, Pj Bupati Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, dari 3 nama yang diusulkan Gubernur muncul nama baru yang di setujui oleh Mendagri. Penunjukan Sekda menjadi Pj Bupati Mentawai tersebut tidak sesuai dengan usulan nama yang dikirimkan oleh Gubernur Sumbar.

Baca Juga :  Perwira Aktif jadi Pj Bupati, Ini Kata Guspardi Gaus

Tetapi Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Sumbar tetap melantik penjabat (Pj) Bupati Mentawai sesuai dengan SK dari Mendagri. Begitu juga Gubernur Sultra Ali Mazi akhirnya legowo setelah sempat menunda pelantikan dua Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri dan Buton Selatan (Busel) La Ode Budiman, karena nama yang dipilih Kemendagri tidak sesuai dengan keinginannya.

“Kejadian di Pj Bangkep aneh dan terasa janggal dikabarkan hanya berselang 15 menit setelah pelantikan langsung diminta menandatangani surat pengunduran diri. Padahal sebelum dilantik menjadi Pj Bupati Bangkep, Dahri Saleh menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Dahri Saleh ini juga salah satu kandidat dari tiga orang yang direkomendasikan oleh Gubernur kepada Mendagri. Dahri Saleh pun mengungkapkan, alasan dirinya mengundurkan diri karena ada permintaan dari Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang memintanya untuk kembali menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,” tutur politisi PAN itu

Baca Juga :  Info..Pendaftaran Calon CPNS dan PPPK 17 September 2023, Guspardi Gaus: Ayooo Persiapkan Diri

Mendagri kata Guspardi harus memanggil Gubernur Sulteng untuk meminta penjelasan tentang pejabat (Pj) yang notabene sudah sesuai usulan Gubernur dan disetujui oleh Mendagri malah diminta mengundurkan diri. Dan pengunduran diri itu terjadi hanya beberapa saat setelah menandatangani acara pelantikan Pj Bupati Bangkep. Sejurus kemudian Gubernur Sulteng pun menunjuk Pelaksana Harian (plh) Bupati Bangkep, yakni Rusli Moidady untuk menggantikan Dahri Saleh.

“Secara aturan, Mendagri berwenang menetapkan penjabat daerah (Pj). Ini ada apa sebenarnya, apakah ada tekanan politik atau malah semacam pembangkangan dari Gubernur kepada Mendagri. Kalau begitu marwah dan wibawa pemerintah pusat ada dimana,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Baca Juga :  Kepala Otorita IKN Kewenangan Presiden, Guspardi : Menteri Bisa tapi Jangan Rangkap Jabatan

Sementara itu, Pj Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, Faizal Mang menjelaskan alasan Dahri Saleh undur diri sesaat usai dilantik sebagai Pj Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep),

“2 alasan, pertama, terkait lokasi Kabupaten Banggai Kepulauan yang jauh dari tempat asal. Alasan kedua, masa jabatan Dahri Saleh sebagai Kepala Biro Kepemerintahan baru 2 bulan berjalan,” ujar Faizal dikutip dari pemberitaan.

Masih dari kutipan berbagai media, sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Plh Bupati Banggai. Penunjukkan itu tertuang dalam surat Gubernur Sulteng Nomor 131/468/Ro.PemOtda tanggal 30 Mei 2022.(faj)

Komentar