FIXSUMBAR —Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi, terkenal dengan bame call FJKIP sebuah organisasi berbadan hukum terdaftar di Kemenkumhan RI, tempat berhinpun jurnalis pro keterbukaan informasi publik.
FJKIP Sumbar ini berdiri Desember 2019 dan terdaftar berbadan hukum di Kemenkumham RI pada Maret 2021. Saat ini FJKIP Sumbar memiliki 40 members (anggota) dan punya tigabkepengurusan di kota dan kabupaten (Bukittinggi, Padang Panjang dan Pesisir Selatan), members-nya merupakan wartawan peduli terhadap keterbukaan informasi publik yang diatur UU 14 Tahun 2008.
“FJKIP adalah organisasi resmi dan berbadan hukum memiliki misi memperkuat keterbukaan informasi publik, menjadi mitra strategis Komisi Informasi Sumbar dan stakeholder yang konsen bergiat tentang keterbukaan sebagaimana diatur UU 14 Tahun 2008,” ujar Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono Selasa 11 Oktober 2022 lewat siaran persnya
Tahun ini FJKIP memiliki program yaitu memberikan apresiasi dalam bentuk BUKA Award kepada pimpinan badan publik maupun lembaga non pemerintahan yang teruji niat, komitmen dan konsistensi dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan UU 14 Tahun 2008.
“Ini BUKA Award kedua bertepatan dengan 8 tahun keberadaan lembaga Komisi Informasi dan BUKA Award pertama diserahkan pada 2018 pas akhir periode Komisi Informasi Sumbar,” ujar Gusriyono didampingi Sekretaris dan Bendahara FJKIP Sumbar, Zondra Voltra dan Almudazir.
Pada Anugerah BUKA Award 2022 ini, FJKIP penyerahannya saat Hari Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 yang digelar Komisi Informasi Sumbar.
“Sudah ada belasan tokoh pimpinan badan publik yang kami tracking dan tabulasi sebagai kandidat penerima BUKA Award 2022, siapa tokoh itu tunggu, saat ini FJKIP tengah mempersiapkan Uji NKK (Niat, Komitmen dan Konsistensi) yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring),”ujar Almudazir menambahkan.
Belasan tokoh tersebut kata Zondra Voltra tersaring dari 100 lebih tokoh oleh Tim Apresiasi FJKIP pada tokoh, baik di pemerintahan, kepolisian maupun dilegislatif, ada dari pimpinan badan publik nasional, provinsi maupun kota dan kabupaten. (dri)
Komentar