Kepala Otorita IKN Kewenangan Presiden, Guspardi : Menteri Bisa tapi Jangan Rangkap Jabatan

straightnews305 Dilihat

FIXSUMBAR — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menilai kepala otorita ibu kota negara (IKN) tidak boleh merangkap jabatan. Apalagi harus rangkap jabatan dengan membagi tugas sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi.

Menurutnya, jabatan kepala otorita IKN adalah kewenangan Presiden, dia pemerintah daerah khusus setingkat menteri dan diangkat serta di berhentikan oleh presiden.

“Tetapi tidak bisa dimaknai harus rangkap jabatan sebagai menteri dan kepala otorita IKN,” kata Guspardi kepada wartawan, Senin 21 Februari 2022.

Kalau seandainya Jokowi kemudian menunjuk salah satu menteri atau pejabat setingkat di lembaga dan instansi sebagai kepala otorita.

Baca Juga :  Capres Lebih dari Dua, Kualitas Demokrasi Indonesia Semakin Lebih Baik

“Ya boleh saja,” ujar Guspardi. Namun begitu pejabat atau menteri yang ditunjuk itu tidak boleh merangkap jabatan. Sehingga harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya untuk mengemban amanah baru untuk memimpin pembangunan IKN.

“Kepala otorita IKN harus mandiri tidak boleh rangkap jabatan. Jadi saya berpendapat untuk kepala otorita IKN itu tidak boleh rangkap jabatan,” ujar Politisi PAN ini

Legislator asal Sumatera Barat itu menilai, Jokowi tentu tidak akan sembarangan menunjuk menteri untuk rangkap jabatan. Apalagi tugas yang di emban sebagai Kepala Otorita IKN harus fokus dan gaspoll mempersiapkan segala sesuatu tentang pembangunan Ibukota Baru ini.

Baca Juga :  Presiden Larang Menteri Omongin 3 Periode, Guspardi: Akhiri, Yuk Sukseskan Pemilu 2024

“Jadi gak boleh nyambi-nyambi. Sedangkan serius saja belum tentu dijamin berhasil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan amanah oleh presiden kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Presiden Jokowi jata Guspardi Gaus harus memilih figur yang terlepas dari jabatan apapun untuk memimpin ibu kota.

Pertimbangan terpenting presiden dalam memilih Kepala Otorita IKN adalah sosok yang mampu memimpin dan memastikan proses pembangunan IKN berjalan dengan baik.

Jadi presiden harus arif dan bijaksana dalam menentukan dan menetapkan calon Kepala Otorita IKN. Figur yang tepat itu adalah sosok yang memiliki integritas yang tinggi dan berpengalaman demi kepentingan bangsa dan negara.

Baca Juga :  Info ASN NTB Wajib Beli Tiket MotoGP, Guspardi: Kalau Benar, itu Gaya Otoriter

“Jokowi tentu sudah mempunyai calon yang akan di tunjuk sebagai kepala otorita IKN dan itu merupakan hak prerogatif presiden,” pungkas anggota Baleg DPR RI.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi mengatakan kepala otorita ibu kota negara bisa dirangkap menteri yang ditunjuk Presiden.

“Namun hal itu tergantung pilihan dari presiden apakah menunjuk kepala badan ororitas IKN atau menunjuk salah satu menteri untk merangkap kepala badan otorita IKN,”ujar Baidowi diberbagai media terbit di Jakarta. (faj)

Komentar