KI Bacakan 2 Putusan Mediasi dan Satu Putusan Sela

straightnews914 Dilihat

Padang, —Starting awal Ramadhan Komisi Informasi Sumbar langsung kerja dengan tiga agenda sidang.

“Tiga sidang dengan agenda pembacaan putusan kita gelar hari ini di ruang sidang utama Komisi Informasi (KI) Sumbar,” ujar Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, Senin 4 April 2022.

Dua sidang sengketa informasi publik, kata Panitera Pengganti Kiki Eko Saputra adalah pembacaan putusan mediasi.

“Dua sengketa informasi publik LSM. Pemantau Keuangan Negara demgan Pemerintah Nagari Buo dan Atar, pembacaan putusan mediasi oleh majelis komisioner diketuai Adrian Tuswandi,” ujar Kiki.

Baca Juga :  Hebat... Mahyeldi dan Adrian Tuswandi Jadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumbar

Dua putusan mediasi itu tercapai pada sidang di tempat kemarin yaitu di Ruang Sidang Bawaslu RI yang mediatornyaTanti Endang Lestari.

“Mediasi pada sidang di tempat di Batusangkar itu. Menurut Perki 1 tahun 2013 kesepakatan damai di mediasi dibacakan pada sidang ajudikasi oleh majelis komisioner,” ujar Kiki.

Sedangkan sengketa informasi publik antara PLTU Ombilin dengan masyarkat Sijantang, kata Kiki, tadi dibacakan putusan selanya dengan ketua majelis komisioner Nofal Wiska.

Baca Juga :  Bawaslu se Sumbar 'Demo' Komisi Informasi.. Ngeriii

“Putusan sela diambil karena KI Sumbar tak memiliki kompetensi relatif dan termohon PLTU Ombilin tak mempunyai legal. standing, atas tak terpenuhi empat pemeriksaan awal. maka majelis memutuselakan register tersebut,” ujar Kiki.

Anggota Majelis Komisioner Adrian Tuswandi usai sidang pembacaan putusan kepada wartawan mengatakan putusan sela antara PLTU dengan masyarakat Sijantang tidak terkait pokok perkara.

Baca Juga :  15 Nama Bertarung Rebut 5 Kursi Komisioner KI Sumbar

“Majelis bersepakat putusan sela karena dua syarat formil sengketa informasi publik register 37/KISB/2021 tidak terpenuhi. Dan di persidangan awal itu terungkap, sehingga menjadi fakta persidangan. Soal materil yaitu pokok. perkara belum diperiksa majelis. Majelis memerintah pemohon untuk mengajukan permohonan informasi awal kembali sesuai UU 14 Tahun 2008” ujar Adrian. (dri)

Komentar