Korban Gusur Paksa Sengketa Informasikan Pemkab Agam

straightnews428 Dilihat

FIXSUMBAR —Nurleli hanya ibu paro baya tapi dia dan puluhan masyarakat terus berjuang atas pengusiran di atas lahan yang telah didiami puluhan tahun secara paksa, bahkan warga dulu itu diancam penjara kehadian sekitar 1987-1988.

“Kami diusir dari lahan yang telah kami tempati turun temurun, kami diancam penjara jika tidak mau keluar dari lahan yang akan diambil oleh PT KAMU sebagai pemegang HGU atas lahan tersebut, ” ujar Nurleli di sidang Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi (KI) Sumbar Rabu 30/11-2022.

Nurleli tak punya rasa takut lagi untuk memperjuangkan hak dia dan masyarakat, mereka menamakan diri Korban Gusur Paksa Menggugat (KGPM)

Sidang sengketa informasi publik sebagai sidang ajudikasi non litigasi berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dipimpin Ketua Majelis Komisioner Arif Yumardi dengan Anggota Majelis Komisioner Adrian Tuswandi dan Tanti Endang Lestari serta Panitera Pengganti Kiki Eko Saputra.

Terjadinya sengketa informasi publik karena permohonan informasi KGPM tidak direspon PPID Utama Pemkab Agam dan Keberatan pemohon juga tak dijawab Atasan PPID Utama Pemkab Agam.

Baca Juga :  Verifikasi Monev Faktual Badan Publik KI Sumbar Meningkat 12 Persen

“Kami minta salinan dokumen terhadap tiga erfacht vervonding yakni 006, 213 dan 216, karena kami ingin mencocokkan HGU PT KAMU itu, ” ujar Nurleli.

Nurleli mengatakan HGU PT KAMU diketuahuinya berdasarkan erfacht 06 lokasi di Ampek Nagari Pasaman. “Tapi kenapa kami diusir dari lahan di Lubuk Basung padahal lahan itu sudah kami tempati puluhan tahun,” ujar Nurleli.

Sementara Kuasa Atasan PPID Utama Pemkab Agam mengatakan dokumen erfacht diminta pemohon tidak dikuasai di Pemkab Agam.

“HGU berdasarkan erfacht diterbitkan Kementerian ATR/BPN yang ada sama kami salinan sertifikat HGU yang menyebutkan lahan HGU berdasarkan Erfacht 213 dan 216, ada satu lagi yaitu penyerahan tanah diketahui oleh nagari di lokasi HGU itu,” ujar Kabid Pertanahan Agam Syefli Yusuf di persidangan dihadiri masyarakat korban gusur paksa. “Ini pertama terjadi selama. sidang KI banyak disaksikan langsung oleh warga,” ujar Adrian dipersidangan.

Baca Juga :  Monev 2024 dan Nyali Mahyeldi Diuji!!!

Syefli memastikan soal dokumen lain terkait HGU PT KAMU semuanya terarsip di kantornya. “Bahkan dalam proses pembebesan lahan dulu juga ada arsip tentang kompensasi ganti tanaman ke masyarakat,” ujar Syefli.

Sedangkan saksi pemohon mengakui kalau dia tahu ada dokumen dari pertemuan dengan Pemkab Agam.

“Ada di Pemkab Agam dari pertemuan Korban Gusur Paksa Menggugat dengan Pemkab Agam dan tidak tahu kalau dokumen erfacht diminta pemohon salinannya itu dikuasai oleh Pemkab Agam,” ujar Hamdani selaku saksi pemohon.

Ketua Majelis Komisioner Arif Yumardi mengatakan terkait regisiter 29/X/KISB-PS/2022 antara KGPM dengan Pemkab Agam di agenda pembuktian makin terang permasalahannya.

“Saya nilai ada ketidak tersambungnya informasi dimiliki pemohon dengan termohon, karena apa, permohonan informasi pemohon tidak direspon sejak awal oleh PPID Utama Pemkab Agam,” ujar Arif.

“Sidang saya skor untuk dilanjutkan pada persidangan berikut dengan agenda Pembacaan Kesimpulan para pihak, ” uajr Arif mengetok palu tanda sidang diskor.

Kebut Tuntaskan Register Sengketa

Jelang akhir periodesasi KI Sumbar, Adrian Tuswandi pastikan tidak ada tunggakan register, Rabu 30 November 2022. (grp)

Desember 2022 dan Januari 2021 jadi bulan akhir periodesasi Komisi Informasi (KI) Sumbar.

Baca Juga :  Disdukcapil Menjadi Verfak Perdana KI Sumbar

“Ya Februari 2022 periodesasi KI Sumbar berakhir kalau tidak diperpanjang maka 11 Februari 2023 masuk periodesaai ke 3 KI Sumbar, ” ujar Komisioner 2 periode Adrian Tuswandi usai sidang register 29.

Sementara itu ada belasan register belum selesai dan masih sidang awal, sehingga itu KI Sumbar selama Desember 2022 dan Januari 2023 akan mengkebut menuntaskan sidang sengketa.

“Lazimnya, akhir periodesasi KI, tidak ada tunggakan regsiter, Insya Allah kami akan mengkebut menuntaskan persidangan sengketa informasi publik. Ketua KI Sumbar Nofal Wiska sudah mewanti-wanti menuntaskan semua permohonan sengketa yang sudah diregister, ” ujar Adrian.

Toaik biasa Komisioner KI Sumbar 2 periode ini dipanggil banyak kalangan di Sumbar mengatakan, kalau tidak tuntas, bisa saja gubernur menerbitkan diskresi yaitu memperpanjang masa periodesasi.

“Periodesasi KI Sumbar pertama juga diperpanjang 5 bulan, tapi perpanjangan masa periodesasi ini sangat tergantung kepada Pak Gubernur, ” ujar Toaik. (dri)





Komentar