Minggu Depan, Raker Komisi II DPR RI Putuskan Tahapan Pemili

Politik871 Dilihat

Jakarta, — Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan komisinya minggu depan akan mengadakan Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah dan Penyelenggara Pemilu ( (KPU, Bawaslu dan DKPP) untuk menindaklanjuti kesepahaman dan penyamaan persepsi yang sudah dihasilkan dalam rapat konsiyering lalu.

Menurutnya, rapat konsinyering tersebut di maksudkan sebagai upaya mencari kesepahaman dan kesepakatan tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024.

“Termasuk juga membahas lebih detil terkait anggaran yang dinilai masih jumbo,” ujar Guspardi dalam Dialog Indonesia Bicara dengan tema “Dinamika Politik Tanah Air” Selasa lalu.

Setidaknya kata Guspardi ada beberapa isu krusial yang telah disepakati dalam rapat konsinyering.

Baca Juga :  Bawaslu Sosialisasikan Produk Hukumnya

Pertama, masalah anggaran pemilu yang diajukan KPU Rp 86 triliun sudah dilakukan rasionalisasi sehingga menjadi Rp 76 triliun.

Kedua, adalah masalah durasi masa kampanye. Pemerintah mengusulkan 90 hari, KPU minta 120 hari dan fraksi DPR meminta 60 hari.  Akhirnya disepakati durasi kampanye adalah 75 hari.

“Tapi ini pakai catatan hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah dengan menyiapkan regulasi pendukung dengan mengeluarkan keppres oleh Presiden guna mendukung pengadaan logistik pemilu 2024,”tutur Politisi PAN ini.

Baca Juga :  Fix Tidak Semua Partai Politik Mendaftar di Sumbar

Legislator asal Sumatera Barat itu melanjutkan, isu kursial ketiga, mengenai sengketa pemilu. Di mana Bawaslu telah menyanggupi waktu penyelesaian sengketa dipersingkat. Selain itu DPR bersama pemerintah akan melakukan pertemuan dengan Ketua MA dan MK untuk membahas bagaimana mempersingkat waktu sengketa di lembaga tersebut. Kalau kedua hal tersebut mendapatkan respon positif maka masa kampanye akan ditetapkan selama 75 hari.

Isu keempat yaitu disepakati bahwa pemilu 2024 belum menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) karena infrastruktur masih belum merata diseluruh wilayah Indonesia. Jadi sistem pemungutan suara masih menggunakan cara yang digunakan saat pemilu periode sebelumnya pada 2019.

Baca Juga :  KPU Sumbar serahkan Estafet Kirab Pemilu 2024 ke Provinsi Jambi

Hasil kesepakatakan dalam konsiyering kata Guspardi Gaus akan segera kita bicarakan untuk selanjutnya diambil keputusan dalam Rapat Kerja antara Komisi II, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu yang sudah diagendakan pada pekan datang yaitu hari Senin 23 Mei 2022.

“Kita berharap persiapan pemilu 2024 ini hendaknya meningkatkan keterbukaan,transparansi, dan akuntabilitasnya serta lebih paripurna. Karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep Pemilu 2024 harus lebih baik dari pemilu sebelumnya,” ujar anggota Baleg DPR RI tersebut.(faj)

Komentar