Padang,— Komisi Pemilihan Umum (KPU) miliki kewenangan yang besar pada pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu).
Sehinggnya setiap personal KPU pusat hingga daerah bahkan sampai penyelemggara adhoc harus teguh pada azas akuntabilitas dan transparansi serta penuh tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu.
“Kualitas Pemilu dan tercorengnya pesta demokrasi itu berada dipundak peneyelnggara Pemilu. KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang luas, tentu rawan terjadinya penyelewengan. Karena itu, azas akuntabilitas dan transparansi harus dipegang kuat sebagai pihak yang diberi tanggungjawab dalam menyelenggarakan pemilu, agar nantinya tidak menjadi pihak-pihak yang terlapor,”ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang jadi keynote speaker di Rapat Konsolidasi Pimpinan Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kita se-Sumatera Barat, Senin 7 November 2022di Imelda Hotel Padang.
Terkhusus soal tata kelola keuangan, Hasyim minta kepala sekretariat untuk melaporkan secara rutin dan transparan, jangan ada yang ditutupi. Begitu juga dengan koordinator-kordinator divisi agar juga memaparkan kegiatanny secara terbuka dalam rapat yang digelar setiap bulannya.
“Karena, semua kegiatan masing-masing divisi itu, pihak luar hanya tahu bahwa hal itu merupakan kerja dan tanggungjawab KPU secara kelembagaan bukan individu-individu,” jelas Hasyim.
Sementara itu Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU Sumbar dan KPU Kabupaten Kota baru saja menyelesaikan verifikasi faktual Partai Politik peserta Pemilu 2024. Dan proses itu berjalan dengan lancar.
“Alhamdulillah, di KPU Sumbar dan KPU kabupaten kota, tidak ada temuan dalam pelaksanaan verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2024. Kita berharap, hal yang sama juga terdapat pada tahapan-tahapan berikutnya. Semoga tidak ada laporan sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Yanuk.
Yanuk juga berharap, tantangan dalam menyukseskan pemilu 2024, sangat berat. Karena itu, dibutuhkan kerjasama dan kekompakan seluruh anggota KPU, utamakan pola kolektif kolegial. Hilangkan ego sektoral di masing-masing divisi, agar tahapan-tahapan yang semakin padat dapat dilaksanakan dengan baik.
Komentar