Pertemuan Ketua Parpol di Padang, Osman Ayub: Ada Pembangkangan Konstitusi Biarkan Kursi Kosong Wawako

Politik, straightnews609 Dilihat

FIXSUMBAR – Uihhh jelang ganti tahun, ketua-ketua Partai Politik (Parpol) se Kota Padang gelar pertemuan untuk membahas kursi kosong Wakil Walikota (Wawako) Rabu, 28 Desember 2022.

Terdata hadir di pertemuan itu, Ketua DPC Partai Gerindra Veri Mulyadi, Ketua DPC PPP H Maidestal Hari Mahesa, Ketua Partai DPC NasDem Osman Ayoeb, Ketua DPC Partai Berkarya Helmi Moesim, Ketua DPC PKB Yusri Latif, dan Ketua DPC Partai Perindo Ii Apriyatna.

Selain itu, juga hadir utusan ketua-ketua partai yang berhalangan hadir, di antaranya Jumadi dari Golkar, Wismar Panjaitan dan Nursam Saleh dari PDI-P, dan aktifis Kota Padang Yusac Davip Pingah.

Pertemuan dipandu H. Maidestal Hari Mahesa. Ia pun mempersilahkan masing-masing ketua partai untuk menyampaikan pandangan mereka terkait permasalahan yang dihadapi oleh Kota Padang.

Baca Juga :  Kursi Wawako Padang Udah Berdebu Tebal, Prosesnya Drakor Kaleee...

Soal kursi kosong Wawako Padang, Ketua Partai NasDem Osman Ayub tegas mengatakan ada pelanggaran konstitusi.

“Dibiarkan kosong berlama-lama ini pembangkangan terhadap konstitusi, Gibernur Sunbar sendiri sudah ingatkan segrea isi kursi kosong itu,” ujar Osman Ayub.

Sedangkan Ketua DPC Partai Berkarya Helmi Moesim bicara panjang lebar soal kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang.

“Kami di DPRD sudah berusaha agar masing-masing partai pengusung untuk sesegara mungkin bersepakat agar mengusulkan nama kepada Walikota Padang Hendri Septa dan kemudian baru diusulkan ke DPRD,” katanya.

Apalagi sebut  Osman Ayub, Gubernur Sumbar sudah pula menyoroti Walikota Padang terkait hal itu. Demikian juga Ketua DPRD juga telah menyurati Walikota.

Baca Juga :  Jalan Sehat Hanura, OSO Siapkan 10 Paket Umroh Langsung

Jumadi dari Partai Golkar mengepreasisi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padang yang naik tajam dari tahun-tahun sebelumnya.

“Dibanding lima tahun terakhir, kenaikannnya cukup tajam, di atas 80 persen dari OPD pengumpul PAD. Ini layak kita apresiasi. Tentu dengan adanya Wakil Walikota capaian itu akan semakin maksimal,” tukuknya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang Very Mulyadi pada kesempatan itu menyorot permasalahan perekonomian di Kota Padang.

Menurutnya, beberapa tahun terakhir perekonomian di Kota Padang tidak bergerak naik. Justru yang terjadi adalah penurunan kemajuan perekonomian.

“Kami di Gerindra justru melihat persoalan perekonomian masyarakat yang semakin sulit. Di samping mendorong tumbuh berkembangnya UMKM, Gerindra mendorong Walikota Padang untuk mencari investor untuk menghidupkan perekonomian di daerah ini,” katanya.

Baca Juga :  BAHU NasDem Siap Bantu Persoalan Hukum Masyarakat

Sementara itu, Nursyam Saleh dari PDI melihat dari sisi politis dan undang-undang.Dari segi Undang-undang, ia melihat persoalan tersebut secara dasar hukum pelaksanaan pemilihan Wakil Walikota.

“Apakah mungkin, dengan waktu yang tersisa digelar pemilihan itu. Kan butuh proses yang cukup panjang,” katanya.

Dari segi politis, kata Nursyam Saleh, bisa jadi ini adalah permainan dua partai pengusung, yaitu PAN dan PKS.

“Jangan-jangan kita, partai politik yang ada di Kota Padang ini sudah ‘masuak karuang’ oleh permainan partai pengusung ini,” tegasnya.(ck)

Komentar