RDP Komisi VI DPR RI tentang Pertambangan, Hj Nevi Zuairina Sampaikan Ini

Ekbis, straightnews140 Dilihat

FIXSUMBAR — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina beri kode keras terkait tata kelola pertambangan nasional saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI.

Hj Nevi menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan untuk pembenahan tata kelola pertambangan nasional dalam rapat dengar pendapat komisi VI DPR RI dengan MIND ID.

MIND ID merupakan  Holding Industri Pertambangan bentukan pemerintah, pada RDP Hj. Nevi juga menyoroti berbagai persoalan mendalam yang melibatkan PT Timah, salah satu anggota MIND ID.

Politisi PKS assal Dapil Sumbar II dan 20 Oktober 2024 kembali jadi Anggota DPR RI periode 2024-2029 itu menyatakan kekhawatirannya terkait kasus korupsi yang melibatkan PT Timah dengan kerugian negara mencapai Rp. 300,003 triliun.

Kasus ini mencakup kemahalan harga sewa smelter, pembayaran bijih timah ilegal, serta kerusakan lingkungan yang masif.

Baca Juga :  Di Perempuan Melek Politik, Hj Nevi: Semua Keputusan Politik

“Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pembinaan oleh MIND ID sebagai induk holding,” ujarnya.

Lebih lanjut, Legislator asal Sumbar ini menguraikan stagnasi kinerja PT Timah sejak 2015 hingga 2022 yang berlanjut dengan kerugian sepanjang tahun 2023. Produksi dan penjualan bijih timah serta logam timah mengalami penurunan signifikan.

“Dari sisi operasi, produksi bijih timah turun 26%, produksi logam timah turun 23%, dan penjualan logam timah turun 31% pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen PT Timah,” tambahnya.

Anggota Badan Anggaran DPR RI itu juga mengkritisi tidak anomali kinerja keuangan PT Timah. Pendapatan PT Timah sepanjang 2023 merosot 32,88% dibandingkan 2022, sementara liabilitas meningkat dan ekuitas menurun. Hj. Nevi menekankan perlunya pembenahan menyeluruh untuk mengatasi masalah ini.

Baca Juga :  Pornag Kuranji Hilir Hj Nevi Zuairina Temui Ini...

Dalam RDP Hj. Nevi Zuairina juga mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam MIND ID dan PT Timah.

“Kami ingin tahu bagaimana MIND ID bisa kecolongan dalam kasus ini dan sejauh mana pelaksanaan GCG dalam korporasi,” tegasnya, dikutip di NZ Media Center Jumat 7/6-2024.

Selain itu, Hj. Nevi menyoroti masalah penambangan liar yang masih marak terjadi.

“Apa penyebab utama melorotnya kinerja produksi dan keuangan PT Timah? Bagaimana dengan kasus maraknya penambangan liar, seberapa banyak yang sudah diatasi?” tanyanya.

Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk pembentukan Satgas Terpadu Tambang Ilegal yang hingga kini belum terealisasi. “Pemerintah harus serius dalam pembinaan dan pengawasan pertambangan ini. Kasus korupsi timah ini hanyalah puncak gunung es dari persoalan carut-marut tata kelola pertambangan nasional,” ujar Hj. Nevi.

Baca Juga :  Kunjungan Reses Komisi VI di Bali, Hj. Nevi Zuairina: Bantu UMKM Melalui Sektor Perbankan

Menutup pernyataannya, Hj. Nevi mengingatkan bahwa ada peran pengawasan yang harus dilakukan Kementerian sebagaimana telah dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010.

“Kementerian BUMN harus memastikan PT Timah mengambil langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi berulangkali,” katanya.

Dalam konteks yang lebih luas, Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Satgas Terpadu Tambang Ilegal guna memastikan tata kelola pertambangan yang lebih baik. Hj. Nevi juga menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan praktik penambangan ilegal dan korupsi.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan pembenahan menyeluruh, diharapkan industri pertambangan nasional dapat beroperasi dengan lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan masa depan industri pertambangan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Hj. Nevi Zuairina.(hdi)





Komentar