JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait kasus yang menimpa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026), Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Prasetyo, pemerintah berkomitmen menjaga prinsip negara hukum dengan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, dan transparan.
Presiden Tandatangani Pemberhentian Silmy Karim
Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Meski demikian, pemerintah memastikan proses administrasi tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan publik kepada masyarakat."Pemerintah memastikan seluruh tugas kementerian dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya," tegas Prasetyo.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus menjaga stabilitas pelaksanaan program-program strategis nasional agar tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komitmen Presiden Perangi Korupsi
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Editor : Fix Sumbar
