Seminar Nasional IKN, Insannul Kamil: Facilities Management Masih Kalah dari Negara Lain

KAMJAYA gelar Seminar Nasional IKN di Yogyakarta, dihadiri narasumber expert, 16 Maret 2024. (dok)MoU dan perjanjian kerjasama KAMAJAYA dengan stakeholder terlibat IKN. (dok)
KAMJAYA gelar Seminar Nasional IKN di Yogyakarta, dihadiri narasumber expert, 16 Maret 2024. (dok)MoU dan perjanjian kerjasama KAMAJAYA dengan stakeholder terlibat IKN. (dok)

FIXSUMBAR  – KAMAJAYA sebagai wadah Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Otorita IKN berkolaborasi di Seminar Nasional dan Sosialisasi Level of Service (LoS) Pengelolaan Gedung dan Kawasan, 16 Maret 2024, Insannul Kamil jadi pembicara mewakil KADIN Indonesia.Seminar Nasional itu fokus pada manajemen fasilitas yang meliputi penetapan standar tingkat layanan, pengukuran dan evaluasi Level of Service (LoS) dalam pengelolaan gedung dan kawasan IKN.

"Dengan menetapkan standar layanan yang lebih baik, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam manajemen fasilitas, infrastruktur dan layanan perkotaan di Ibu Kota Negara Nusantara,"ujar Ketua Umum Pengurus Pusat KAMAJAYA, Desiderius Viby Indrayana, saat pembukaan seminar nasional tersebut.Desiderius Viby menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi dan praktisi untuk mewujudkan pembangunan IKN yang cerdas, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun Ibu Kota Nusantara yang inklusif, hijau dan berkelanjutan," ujarnya di Auditorium Kampus II Universitas Atma Jaya.Seminar nasional digelar KAMAJAYA menghadirkan nara sumber ekspert pada tema seminar nasional itu. Sebut saja, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Direktur Pembiayaan Otorita IKN, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur, Dr Insannul Kamil, Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR dan Direktur Utama Adhi Persada Gedung.

Juga ada dDirektur Pembiayaan Otorita IKN, Muhammad Naufal Aminuddin yang menyampaikan skema pembiayaan pembangunan IKN, Direktur Rumah Susun Kementerian PUPR, Aswin Grandiarto Sukahar dan Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Marga Vincentius Untoro Kurniawan.Direktur Jenderal Direktorat Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menyampaikan, Dokumen LoS yang disosialisasikan hari ini sesuai yang dicanangkan bahwa pembangunan di IKN 80% merupakan kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan sisanya 20% menggunakan APBN. Untuk skema KPBU diharuskan memiliki standar sama dengan pemerintah.

“Kita punya tugas untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya. Apabila nanti implementasinya berjalan dengan baik, tentu manfaatnya akan dirasakan oleh semua orang, sehingga mampu mewujudkan kota yang nyaman dan nikmat untuk semua,"ujar Iwan.Tingkatkan Kapasitas SDM Industri Konstruksi

Sedangkan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur Insannul Kamil menjabarkan terkait belum banyaknya pelaku bisnis dalam bidang Facilities Management di Indonesia."Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi kunci pembuka, jadi momentum berkembangnya sektor bisnis Facilities Management yang masih ketinggalan bila dibandingkan negara maju dan tetangga yang telah berkembang pesat"ujar Insannul Kamil yang juga Dosen di Fakultas Teknik UNAND.

Insannul juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM sektor industri konstruksi sebagai penggerak kemajuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kecil dan menengah yang belum kompetitif dan perlu perhatian lebih serius dari pemerintah."IKN tentunya harus memberikan peluang bagi semua badan usaha jasa konstruksi untuk ikut berpartisipasi dengan syarat memenuhi standar yang ditetapkan. pemerintah, hal ini perlu didorong”, ujarnya.

Insannul Kamil menambahkan, bisnis sektor konstruksi di Indonesia menunjukkan geliat positif dan menjadi salah satu sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.Nanuk biasa Waketum KADIN disapa banyak kalangan mengatakan, pertumbuhan ekonomi masional ditandai dengan meningkatnya nilai proyek konstruksi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Perlu dukungan pemerintah dan semua pemangku kepentingan sektor bisnis industri konstruksi untuk meningkatkan SDM sektor konstruksi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga ahli dan tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi, sehingga akan dapat memenuhi standar - standard yang ditetapkan.

“Saat ini, APG turut mengembangkan teknologi digitalisasi untuk pengelolaan gedung, serta pengelolaan sampah dan limbah B3 fase konstruksi di IKN”, ujar Direktur Utama Adhi Persada Gedung (APG), Yan Arianto.MoU dan PKS

[caption id="attachment_7212" align="aligncenter" width="1280"] MoU dan perjanjian kerjasama KAMAJAYA dengan stakeholder terlibat IKN. (dok)[/caption]

Editor : Fix Sumbar
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini