Irdam Imran - Pengamat Politik dan Konstitusi
Depok, 20 November 2026
Indonesia sedang menanti babak baru dalam perjalanan demokrasi konstitusionalnya. Kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka ruang bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) untuk menjalankan kewenangan konstitusional memilih Wakil Presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan 2024–2029.
Namun, persoalannya bukan semata-mata siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden. Publik sedang menunggu figur yang mampu membantu Presiden memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan mengembalikan kepercayaan terhadap demokrasi serta supremasi konstitusi.
MPR dan Momentum Demokrasi Konstitusional
Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.Ketentuan ini memperlihatkan pembagian kewenangan konstitusional. Presiden mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih satu di antaranya.
Dengan demikian, pemilihan Wakil Presiden bukan sekadar formalitas politik atau kompromi kekuatan partai, melainkan proses ketatanegaraan yang harus menjunjung tinggi hukum, etika, dan kepentingan nasional.
Ketika Kalender Politik Berhadapan dengan Tenggat Hukum
Di tengah persiapan pemilihan tersebut, muncul persoalan serius mengenai sinkronisasi jadwal penyerahan dua nama calon dengan ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR.
Editor : Fix Sumbar