PADANG - Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang akan menggelar empat kegiatan diskusi publik dalam rangka memassifkan keterbukaan informasi di ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Agenda tersebut juga dirangkai dengan pelantikan pengurus PJKIP Padang masa bakti 2025–2027.
Ketua PJKIP Kota Padang, Yuliadi Chandra, menyampaikan bahwa diskusi publik pertama akan digelar pada Senin, 6 Oktober 2025, di Gedung Pertemuan Bagindo Azis Chan Youth Center. Acara ini mengusung tema “Padang Informatif dan Komisi Informasi Kota Padang, Apakah Bisa?”.
“Insya Allah pembicara yang hadir antara lain Wali Kota Padang Fadly Amran, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua Komisi Informasi Sumbar Musfi Yendra, serta Ketua Dewan Penasehat PJKIP Padang Syamsu Rizal,” ujar Chandra, Sabtu (20/9/2025).
Diskusi tersebut akan dimoderatori oleh wartawan senior Sumbar sekaligus Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Novrianto Ucok. Peserta yang hadir berjumlah 120 orang, terdiri dari pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kota Padang, kepala OPD mitra kerja, jurnalis, serta aktivis yang peduli dengan keterbukaan informasi masyarakat.
Chandra menambahkan, pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Padang. “Alhamdulillah, tempat difasilitasi Dinas Pariwisata Kota Padang, sementara konsumsi difasilitasi oleh Bagian Umum Setda Kota Padang,” katanya.
Selain diskusi perdana, PJKIP Padang juga menjadwalkan tiga kegiatan serupa hingga Desember 2025. Para narasumber yang dihadirkan berasal dari unsur Forkopimda, seperti Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Kapolresta Padang, dan Dandim 0312/Padang.“Semua diskusi publik ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan komitmen bersama dalam memassifkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang,” kata Chandra.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, pihak PJKIP Padang memerlukan dukungan operasional sebesar Rp46 juta. “Kami berharap dukungan dari berbagai pihak yang peduli keterbukaan informasi publik,” katanya.
Chandra optimistis, sebagian besar pihak terkait, terutama anggota DPRD dan OPD mitra kerja, antusias menyambut program ini. “Hanya sebagian kecil saja yang belum menunjukkan kepedulian,” ucapnya. (*)
Editor : Fix Sumbar
