Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi, sementara kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi.
“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar Akhmad Munir.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut peringatan HPN 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat peran pers di era transformasi digital dan kecerdasan buatan.
“Hari Pers Nasional tahun 2026 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era AI dan transformasi digital,” ujarnya.
Puncak HPN 2026 di Banten diharapkan menjadi tonggak konsolidasi pers nasional untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan ekosistem media demi terwujudnya bangsa yang kuat dan berdaulat.
Sekaitan dengan hal tersebut,Ketua FWP-SB Novrianto atau kerap dipanggil Ucok,mengatakan, moment HPN merupakan gambaran kinerja insan pers dalam mempersatukan bangsa, demi kepentingan masyarakat Indonesia dalam mencapai kemajuan perekonomian bangsa."Kita jadikan moment ini untuk membangkitkan gairah pers dalam mempersatukan bangsa, untuk kepentingan rakyat, dan peningkatan perekonomian anak bangsa" ulasanya.
FWP-SB yang berjumlah 20 orang dalam kunjungan ke Banten juga didampingi staf sekretariat DPRD Sumbar,diantaranya Arnelly Amran, Ida Wulansari dan Supriyadi, berjalan lancar dan diisi dengan berbagai diskusi. (*)
Editor : Fix Sumbar
