Dawam menegaskan bahwa hak memperoleh informasi publik tetap harus dijalankan dengan memperhatikan hak asasi manusia pihak lain. Menurutnya, apabila akses informasi diperoleh melalui cara-cara yang mengganggu atau mencederai hak pihak lain, maka hak tersebut dapat kehilangan legitimasi hukumnya.
Menjelang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Informasi Pusat di DPR RI, Dawam berharap Komisi I DPR RI dapat memilih figur yang memiliki integritas, rekam jejak yang baik, legitimasi publik yang kuat, serta mampu menjawab tantangan keterbukaan informasi di era digital.
"Pemilihan anggota KIP bukan semata soal pertimbangan politik. Yang dibutuhkan adalah figur yang mampu menerjemahkan konsep keterbukaan informasi dalam praktik, norma hukum, dan tuntutan zaman," ujarnya.
Dawam juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030 yang tengah mengikuti proses seleksi di DPR RI. (*) Editor : Fix Sumbar
