PAYAKUMBUH - Paripurna di DPRD Limapuluh Kota, Kamis (25/6/2026) mendadak heboh. Penyebabnya, Fraksi NasDem tiba-tiba menyatakan walk out saat paripurna beragendakan penyampaian jawaban Bupati terhadap nota Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025.
Sikap tegas Fraksi NasDem tersebut disampaikan langsung Ketua Fraksi Nasdem DPRD 50 Kota, Benni Okva. Awalnya, Benni menyatakan keberatan atas ketidakhadiran kepala daerah dalam paripurna tersebut. Pemerintah daerah hanya diwakili asisten.
“Penyampaian jawaban ini harusnya dilakukan oleh bupati atau wakil bupati. Tapi yang hadir cuma asisten. Ada kesan kepala daerah tidak menghargai lembaga DPRD yang sesungguhnya menjadi representasi masyarakat Limapuluh Kota,” ujar Benni.
Dijelaskan Benni, secara tersirat, walk out-nya Fraksi Nasdem pada paripurna tersebut merupakan protes keras terhadap banyaknya kepentingan rakyat yang tidak diakomodir oleh pemerintah daerah. Padahal, secara kemampuan, beragam kepentingan, terutama masyarakat kecil harusnya terakomodir.“Sikap Fraksi Nasdem jelas. Ketika pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya, tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil, di saat itulah reaksi keras akan kami suarakan. Ini bukan soal kepentingan kelompok, tapi kepentingan publik Limapuluh Kota,” kata anggota DPRD asal Situjuah tersebut.
Benni juga menyinggung sejumlah kerancuan yang terjadi, salah satunya terkait sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang informasinya lebih Rp50 Miliar. Hal ini dianggap ironis, di tengah daerah butuh pembangunan, pemda malah tidak mampu menyalurkan anggaran yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kepentingan masyarakat atau publik itu nomor satu. Jika itu tidak dilaksanakan, rapat-rapat hanya akan hambar. Walk out ini juga warning bagi pemerintah kabupaten 50 Kota, kalau ke depan Fraksi Nasdem akan terus melakukan upaya koreksi terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” ucap Benni. (*)
Editor : Fix Sumbar
