KI DKI Jakarta: PT JIEP Buktikan Transparansi KIP Mampu Perkuat Tata Kelola Perusahaan

KI DKI Jakarta: PT JIEP Buktikan Transparansi KIP Mampu Perkuat Tata Kelola Perusahaan
KI DKI Jakarta: PT JIEP Buktikan Transparansi KIP Mampu Perkuat Tata Kelola Perusahaan

JAKARTA - Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan publik.

Komitmen tersebut, menurutnya, telah ditunjukkan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) melalui penguatan budaya keterbukaan informasi di lingkungan perusahaan.

Pernyataan itu disampaikan Harry saat memberikan keynote speech pada Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan PT JIEP di Graha Dayaguna, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (7/8/2026).

Harry mengapresiasi konsistensi PT JIEP dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Ia menyebut PT JIEP sebagai badan publik pertama yang meluncurkan Zona Informatif sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi keterbukaan informasi publik.

"Ke depan, kami berharap capaian ini diwujudkan melalui kerja nyata dan berbagai inovasi dalam penguatan Zona Informatif sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat," kata Harry.

Menurut Harry, KI DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi melalui Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang objektif dan terukur.

Ia menegaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak bertentangan dengan keterbukaan informasi publik, bahkan menjadi bagian yang saling memperkuat dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

"Predikat informatif merupakan modal penting untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi akan memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan badan publik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT JIEP Dharma Satriadi mengatakan keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi telah menjadi bagian dari budaya organisasi yang harus dijalankan seluruh unit kerja.

Editor : Fix Sumbar
PWI SumbarHJK Padang 357 - JPSHJK Padang 357 - JPS 2HJK Padang 357 - FWP DPRD SumbarHJK Padang 357 - KI Sumbar
Bagikan

Berita Terkait
Terkini