Nevi Zuairina Dorong Pengawasan Ketat Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Maluku

MALUKU - Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, khususnya di wilayah Provinsi Maluku.

Hal tersebut disampaikannya dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku.

Menurut Nevi, Maluku memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat berharga, termasuk berbagai jenis burung endemik seperti kakatua maluku, nuri, dan kasturi. Namun, kekayaan tersebut menghadapi ancaman serius akibat perburuan dan perdagangan satwa secara ilegal.

“Maluku merupakan salah satu wilayah penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan kekayaan alam yang menjadi warisan generasi mendatang terus terancam akibat praktik perdagangan ilegal satwa dilindungi,” ujar Nevi, dalam keterangan yang diterima, Kamis (15/10/2026).

Politisi perempuan asal Sumatera Barat tersebut menyoroti kerawanan jalur transportasi laut yang kerap dimanfaatkan untuk menyelundupkan satwa dari Maluku maupun wilayah sekitarnya menuju daerah lain.

Selain itu, ia menekankan perlunya optimalisasi teknologi pengawasan, patroli terpadu, serta penguatan fasilitas penyelamatan dan rehabilitasi satwa hasil sitaan.

“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari habitat asal, jalur distribusi, hingga perdagangan melalui platform digital. Penegakan hukum harus memberikan efek jera kepada pelaku,” tegasnya.

Nevi juga mengingatkan bahwa upaya konservasi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui pendidikan lingkungan, pemberdayaan ekonomi alternatif, serta peningkatan kesadaran untuk tidak memperjualbelikan satwa dilindungi.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana konservasi di Maluku.