Diskusi juga menyinggung rencana pemerintah pusat yang akan menarik seluruh tenaga penyuluh pertanian dan perikanan menjadi pegawai pusat. Informasi ini menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan, terutama karena belum ada kejelasan teknis maupun regulasi yang mengatur proses transisinya.
Muslim M Yatim menilai hal ini perlu diklarifikasi oleh kementerian terkait agar tidak berdampak pada semangat kerja para penyuluh di daerah.
"Kita tidak boleh biarkan penyuluh bekerja dalam ketidakpastian. Saya akan sampaikan hal ini ke kementerian agar segera ada penjelasan resmi," katanya.
Nelayan Masih Rentan dan Butuh Perhatian Serius
Selain isu penyuluh, para stakeholder perikanan juga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan nelayan. Di banyak wilayah pesisir, nelayan kecil masih hidup dalam kondisi rentan. Mereka menghadapi kesulitan dalam akses permodalan, asuransi, dan infrastruktur penunjang seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan (TPI).
"Kita ingin ada keberpihakan nyata kepada nelayan, bukan sekadar bantuan sesaat. Perlu kebijakan yang menyentuh akar masalah," ujar perwakilan nelayan dari daerah pesisir barat Sumbar.
Organisasi Nelayan Harus DiperkuatPoin terakhir yang juga menjadi perhatian serius dalam reses tersebut adalah lemahnya fungsi organisasi nelayan. Banyak organisasi yang dibentuk hanya untuk keperluan formal atau seremonial, tanpa berperan aktif dalam membina, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak nelayan.
Muslim M Yatim mendorong agar organisasi nelayan dan kelompok usaha bersama (KUB) diperkuat perannya secara struktural dan fungsional.
"Organisasi nelayan harus jadi alat perjuangan, bukan sekadar formalitas. Pemerintah perlu hadir memberikan pelatihan manajerial, akses ke pasar, dan fasilitasi jejaring usaha," katanya.
Editor : Fix Sumbar
