PADANG - Berbekal semangat Tri Darma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum (FH) Universitas Andalas (Unand) telah membentuk Pusat Studi Kawasan Samudera Hindia (PUSAHI) sebagai langkah konkret menjawab tantangan kawasan pesisir dan laut melalui riset, advokasi, dan pengabdian masyarakat berbasis blue economy.
“Awalnya, PUSAHI ini digagas oleh Bapak Hasyim Djalal, Mantan Diplomat Indonesia, karena Unand ini berhadapan langsung dengan Samudera Hindia,” ujar Wakil Direktur PUSAHI FH Unand Dr. Delfiyanti, didampingi Sekretaris Direktur Zimtya Zora, M.Hum., mewakili Direktur PUSAHI FH Unand Prof. Dr. Ferdi yang juga merupakan Guru Besar di bidang Hukum Lingkungan Internasional, baru-baru ini.
Dikatakannya, sejak 2010-an, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mulai fokus pada isu kelautan dan bekerja sama dengan lima universitas besar di Indonesia. Puncaknya, Kota Padang menjadi tuan rumah pertemuan 15 menteri luar negeri negara-negara anggota IORA, pada 2015, yang membahas kerja sama ekonomi kawasan.
“PUSAHI merupakan pusat studi FH Unand yang fokus pada pengkajian, penelitian, dan pengabdian di bidang hukum laut, keamanan, perlindungan pesisir, perubahan iklim kelautan, dan hak-hak masyarakat pesisir. Kami juga menjalin kerja sama dengan Kemenlu RI, BAKAMLA, hingga Polairud,” kata Zimtya.
Sementara, Ketua Badan Pengurus Harian PUSAHI FH Unand Muhammad Shiddiq Putra, S.H., menyampaikan bahwa keberadaan PUSAHI tak hanya sebagai wadah akademik, tetapi juga sebagai jembatan antara penelitian hukum dan kebutuhan masyarakat pesisir di lapangan.
“Meskipun sempat vakum, sejak 2024 PUSAHI kembali aktif untuk memastikan keilmuan hukum berdampak nyata, mulai dari penguatan kapasitas masyarakat hingga advokasi kebijakan berbasis hukum laut, kawasan Samudera Hindia, dan blue economy,” ujarnya.Sejumlah bidang strategis yang difokuskan PUSAHI antara lain hukum laut internasional, studi Samudera Hindia, keamanan perairan, konservasi pesisir, perubahan iklim, serta hak-hak masyarakat pesisir. Kolaborasi dijalin dengan berbagai pihak, termasuk Kemenlu RI, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAKAMLA, Polairud, dan masyarakat pesisir di Sumatera Barat (Sumbar).
PUSAHI melengkapi peta pusat studi strategis FH Unand, terutama untuk isu ketahanan maritim dan pemberdayaan pesisir. Saat ini, PUSAHI juga tengah menyiapkan program unggulan yang disiapkan antara lain Beach Clean Day dan seminar seputar Samudera Hindia.
PUSAHI juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama BAKAMLA RI dan Polairud RI terkait yurisdiksi pidana di laut, serta kegiatan pengabdian masyarakat dosen, yaitu Zimtya Zora, M.Hum. bersama mahasiswa pada 2024 lalu.
Ke depan, PUSAHI ditargetkan menjadi pusat unggulan hukum laut dan pesisir di Sumatera, bahkan Indonesia bagian Barat. Melalui penguatan sinergi antarpeneliti, mahasiswa, dan masyarakat lokal, PUSAHI berkomitmen mendorong perubahan kebijakan berbasis bukti serta pembangunan maritim dan pesisir yang inklusif serta berkelanjutan berdasarkan prinsip IORA dan blue economy.
Editor : Fix Sumbar
