Selain itu, ia juga menegaskan kembali perjuangannya dalam penertiban bangunan liar yang menggunakan fasilitas umum dan sosial, serta penguatan aturan tata ruang, seperti yang ia lakukan pada kasus pagar laut di Tangerang.
Perjuangan ini merupakan bagian dari komitmennya dalam pemberantasan mafia tanah, di mana ia tidak segan bersuara lantang.
"Dokumentasi rapat dan pemberitaan media menunjukkan peran kami dalam mengawal penyelesaian masalah tersebut," katanya.
Komitmennya tidak hanya berfokus pada isu nasional, tetapi juga merangkul permasalahan di daerah pemilihannya. Rahmat telah melakukan advokasi dan literasi untuk menyamakan persepsi terkait Program Sertifikasi Tanah Ulayat dengan berbagai elemen masyarakat di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.
Ia juga menerima dan mengawal aspirasi terkait perjuangan pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan dan Ranah Indojati.
“Kita juga berjuang keras untuk memastikan 3.567 siswa kurang mampu mendapatkan hak mereka melalui beasiswa Program Indonesia Pintar. Semua upaya ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita untuk terus menindaklanjuti aspirasi masyarakat di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.
Rahmat juga aktif mendesak DPR untuk menyetujui RUU Perampasan Aset dalam 30 hari sebagai langkah strategis untuk pemulihan aset negara.Menanggapi salah satu tuntutan paling penting dari massa aksi, yaitu reformasi Polri dan penuntasan kasus kematian Afan Kurniawan, Rahmat menegaskan kembali komitmennya.
"Tuntutan untuk reformasi Polri dan penyelidikan tuntas kasus almarhum Afan Kurniawan, termasuk lainnya sangat penting dan akan terus kami dorong di dalam DPR. Termasuk menuntut Presiden agar segera mereformasi institusi Polri,” tegas Rahmat.
Seluruh program dan aspirasi yang ia perjuangkan, katanya, telah ia sampaikan di berbagai forum dan media. Hal ini menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti harapan masyarakat, terutama dari daerah pemilihannya, Sumbar.
Editor : Fix Sumbar
