“Kami mengingatkan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus tercatat dengan baik dan akuntabel. Pada saat kondisi darurat, banyak relawan yang turun langsung membantu di lokasi. Hal ini tentu sangat kita apresiasi, namun jangan sampai terjadi klaim pekerjaan relawan untuk kemudian dibebankan ke anggaran pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, politisi asal Sumbar tersebut juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan proyek penanganan bencana.
Ia menegaskan, jangan sampai terjadi tumpang tindih antara pekerjaan penanggulangan darurat dengan pekerjaan kontraktual karena berpotensi memunculkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
“Kami menekankan pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara pekerjaan penanggulangan darurat dengan pekerjaan kontraktual, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari,” ucapnya. (*) Editor : Fardianto
