Karena itu, dukungan DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam menghadirkan regulasi yang mampu memperkuat budaya transparansi di lingkungan badan publik.
Harry juga berharap sinergi antara DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin sehingga pembahasan Ranperda KIP berjalan lancar dan segera disahkan menjadi peraturan daerah.
“Harapan kami, Jakarta dapat segera memiliki Perda KIP sebagai bentuk komitmen bersama terhadap keterbukaan informasi publik. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh badan publik dalam meningkatkan tata kelola, tetapi juga oleh masyarakat yang berhak memperoleh informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” kata Harry.
Diketahui, Suhud Alynudin dari Fraksi PKS resmi mengucapkan sumpah dan janji jabatan sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta disaksikan oleh perwakilan lembaga, stakeholder dan masyarakat. (*) Editor : Fix Sumbar
