Selain itu, GMNI menyampaikan kekecewaan karena Kapolda Sumbar tidak hadir menemui massa secara langsung. Karena itu, mahasiswa belum menyerahkan tuntutan resmi dan berencana menggelar aksi lanjutan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menegaskan pihaknya terus melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal.
Namun, menurutnya, proses penindakan menghadapi sejumlah kendala. Luasnya wilayah pengawasan dan mobilitas pelaku menjadi tantangan utama di lapangan.
"Penindakan terus dilakukan. Wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi," kata Solihin.
Ia juga mengajak mahasiswa melihat langsung proses penertiban di lapangan agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai upaya pemberantasan tambang ilegal.
Terkait dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal, Solihin menegaskan Kapolda Sumbar telah berkomitmen menindak siapa pun yang terbukti terlibat.
Menurutnya, setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum dan penyelidikan yang objektif."Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.
Selain mendorong penegakan hukum, GMNI juga meminta pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.
Mahasiswa menilai penutupan tambang ilegal perlu diikuti penciptaan lapangan kerja baru agar tidak memicu persoalan sosial.
Editor : Fix Sumbar
