JAKARTA - Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menegaskan bahwa ketahanan energi harus ditempatkan sebagai fondasi kedaulatan ekonomi daerah, bukan sekadar menjamin kecukupan pasokan energi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan saat dimintai tanggapannya usai menghadiri Garuda TV Leaders' Briefing 2026 bertema Membangun Ketahanan Energi dan Mobilitas Nasional yang diselenggarakan di Auditorium PT PLN (Persero), Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut mantan Ketua DPD RI dua periode itu, di tengah dinamika geopolitik global, percepatan transisi energi, dan transformasi teknologi, Indonesia harus mampu menjadikan sektor energi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperkuat daya saing daerah.
"Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah. Tantangan kita bukan semata-mata bagaimana memproduksi energi, tetapi bagaimana memastikan pengelolaannya mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional," ujarnya.
Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi dan UMKM PP Muhammadiyah itu menilai, daerah penghasil energi tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam.
Namun sebaliknya, daerah harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui hilirisasi industri, pengembangan energi baru dan terbarukan, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia."Ketahanan energi pada akhirnya bukan hanya soal menjaga pasokan. Yang lebih penting adalah memastikan energi menjadi instrumen pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing daerah, sekaligus memperkokoh kedaulatan ekonomi bangsa," katanya.
Leaders' Briefing 2026 mengangkat tema "Membangun Ketahanan Energi dan Mobilitas Nasional" dengan menghadirkan Hashim S. Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Republik Indonesia, sebagai Strategic Briefer.
Forum yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, direksi BUMN dan BUMD, para Chief Executive Officer, pimpinan perusahaan, akademisi, serta berbagai mitra strategis dari lintas sektor.
Lebih lanjut, anggota Komite I DPD RI tersebut, menilai forum lintas sektor seperti Leaders' Briefing menjadi ruang strategis untuk memperkuat dialog antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan energi yang berpihak pada kepentingan nasional sekaligus memperhatikan kepentingan daerah.
Editor : Fix Sumbar
