Effia menyebut pemerintah daerah turut mempertimbangkan pemindahan kantor ke lokasi yang lebih aman. Sebagian bangunan berada di kawasan yang berpotensi terdampak bencana. Pemerintah daerah juga memiliki lahan sekitar enam hektare yang dipertimbangkan untuk pengembangan perkantoran.
Sementara itu, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menjelaskan bahwa kerusakan bangunan memiliki tingkat berbeda. Kerusakan berat terjadi pada sejumlah elemen struktural, seperti kolom dan balok, sehingga membutuhkan penanganan lebih kompleks.
Kerusakan kategori sedang ditemukan pada gedung DPRD, Sekretariat Dewan, dan kantor pariwisata. Kerusakan ringan juga terjadi pada sejumlah kantor, termasuk sekretariat, inspektorat, Bappelitbang, pertanian, dan kesehatan.
Maria menjelaskan rencana lokasi baru masih membutuhkan kajian teknis. Dokumen tata ruang provinsi menunjukkan potensi risiko gempa dan likuefaksi di lahan yang sedang dipertimbangkan.
Menurut Maria, kompleks perkantoran membutuhkan lahan sekitar lima hektare. Sementara itu, lahan seluas 7,3 hektare telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga tersisa sekitar 4,4 hektare.
Anggota DPRD Sumatera Barat, Yogi Pratama, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Solok agar mempertimbangkan risiko likuefaksi dan kemampuan anggaran sebelum menentukan lokasi perkantoran baru. Ia menilai perubahan rencana tata ruang membutuhkan proses panjang, sehingga pemerintah daerah perlu mengkaji alternatif lokasi.Yogi juga menekankan pentingnya kajian teknis untuk memastikan keamanan dan kelayakan lahan sebelum pemerintah menetapkan keputusan relokasi.
Zigo menegaskan, keputusan mengenai perkantoran harus berjalan seiring dengan upaya melindungi masyarakat. Pelebaran sungai, pengendalian banjir, dan kajian teknis perlu menjadi bagian dari penanganan pascagalodo agar risiko bencana berikutnya dapat ditekan. (*)
Editor : Fix Sumbar
