"Seluruh dispenser pompa SPBU sudah terintegrasi langsung dengan Pertamina dan BPH Migas. Sistem tidak akan bisa beroperasi jika tidak sesuai barcode. CCTV di seluruh area SPBU juga sudah terkoneksi langsung dengan Pertamina di pusat," ungkap Amri.
Ia menambahkan, penjualan BBM bersubsidi di seluruh SPBU dipantau secara berkala melalui sistem digitalisasi Pertamina.
Jika penjelasan tersebut benar, maka rekaman CCTV dan jejak transaksi digital semestinya dapat menjadi instrumen objektif untuk menguji setiap tudingan mengenai dugaan penyimpangan distribusi BBM di SPBU Bungus.
Kehadiran Personel Polairud Dipersoalkan, Manajemen Berikan Penjelasan
Terkait keberadaan personel Polairud yang turut disorot dalam pemberitaan sebelumnya, Amri menyayangkan munculnya narasi yang menurutnya cenderung membangun kesan negatif terhadap operasional SPBU.
Ia menjelaskan, anggota Polairud yang berada di lokasi bukan dalam kapasitas mengatur distribusi BBM, melainkan sebagai konsumen yang sedang melakukan pembelian BBM dengan berpedoman pada surat rekomendasi dari Dinas Kelautan."Anggota Polairud itu adalah konsumen yang sedang melakukan pembelian BBM dan sesuai dengan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan," jelasnya.
Keterangan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi atas keberadaan personel berseragam di sekitar dispenser pengisian. Manajemen menegaskan bahwa keberadaan mereka tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai indikasi keterlibatan aparat dalam pengaturan penyaluran BBM.
Jangan Menghakimi Sebelum Memeriksa Bukti
Dalam persoalan distribusi BBM bersubsidi, transparansi dan pengawasan memang mutlak diperlukan. Namun, pemberitaan yang menyangkut dugaan pelanggaran juga harus berdiri di atas verifikasi, bukan sekadar asumsi yang dibangun dari pemandangan visual atau keterangan sepihak.
Editor : Fix Sumbar
