Menurut Zigo, pelibatan pelaku usaha daerah akan memperluas kesempatan masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dapat memberikan dampak lebih luas melalui penciptaan peluang usaha, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi di daerah.
Selain itu, ia mendukung penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai instrumen pengendalian pasokan komoditas. Pengaturan produksi tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung stabilitas harga komoditas nasional.
Pada aspek hilirisasi, Zigo juga menekankan pentingnya pembangunan smelter yang berorientasi pada pengolahan hingga menghasilkan produk jadi atau produk akhir. Langkah ini diperlukan agar Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar dari kekayaan alamnya, bukan hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan instruksi agar produk energi dan mineral Indonesia yang diekspor dikirim langsung ke negara tujuan. Arahan tersebut disampaikan saat membuka Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil secara khusus meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan pengiriman gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dilakukan langsung kepada negara pembeli.Melalui penataan jalur ekspor, penguatan hilirisasi, serta pelibatan pengusaha lokal, Zigo berharap pengelolaan sumber daya alam Indonesia semakin memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional. Baginya, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. (*)
Editor : Fix Sumbar
