PADANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengawasan, khususnya kegiatan non-tahapan yang menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan pemilu secara berkelanjutan.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat dalam kantor Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Bawaslu Kota Padang, Rabu (11/11/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, mengatakan program pengawasan non-tahapan yang berjalan sepanjang tahun perlu dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya semakin efektif.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mencatat berbagai kendala sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat kabupaten dan kota.
Salah satu perhatian utama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu Kota Padang secara rutin melakukan koordinasi dengan KPU dan instansi terkait untuk memastikan data pemilih tetap terpantau.
Firdaus menjelaskan, perubahan regulasi yang direncanakan pada 2027 diharapkan dapat menyederhanakan proses pemutakhiran data pemilih tanpa mengurangi substansi dan kualitas pengawasan.Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data pemilih. Menurutnya, data yang disampaikan KPU perlu dapat diakses dan diketahui Bawaslu serta peserta pemilu agar proses pengawasan dan pemetaan pemilih dapat dilakukan secara lebih optimal.
Terkait hasil pleno pemutakhiran data, ia menyoroti perlunya penyampaian data secara lebih terperinci, sehingga pengawasan tidak hanya mengacu pada jumlah akumulatif, tetapi juga dapat menelusuri detail data yang dibutuhkan.
Memasuki triwulan IV, Bawaslu Kota Padang juga telah menyampaikan rekomendasi terkait data pemilih TNI dan Polri. Namun, proses tersebut masih menghadapi tantangan karena membutuhkan koordinasi dan komunikasi resmi melalui surat-menyurat.
Selain persoalan data pemilih, evaluasi juga menyoroti pengembangan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.
Editor : Fix Sumbar
