PADANG - Bawaslu Sumbar memperkuat tata kelola kearsipan di seluruh jajaran pengawas pemilu. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan sekaligus memastikan dokumen pengawasan pemilu tersimpan dengan baik dan mudah ditelusuri.
Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bawaslu Sumbar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota secara daring dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu RI dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Sumbar.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, mengatakan pengelolaan arsip memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Sebab, hampir seluruh aktivitas Bawaslu berkaitan dengan dokumen, mulai dari tahapan pemilu, penanganan pelanggaran hingga proses rekrutmen.
Menurutnya, pengelolaan arsip tidak sekadar menyimpan dokumen, tetapi juga mencakup perencanaan, penataan, pemeliharaan hingga memastikan keberlanjutan penyimpanannya.
"Bagaimana kita memanajemen arsip dengan sebaik-baiknya, mulai dari merencanakan, mengelola dan memelihara keberlanjutan arsip. Perjalanan organisasi kita cukup panjang sehingga arsip harus dikelola dengan baik," ujarnya.Dalam kegiatan tersebut, Alni didampingi Anggota Bawaslu Sumbar Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia, serta Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sumbar Mafral.
Alni menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan tata kelola kearsipan. Pertama, menjadikan pengelolaan arsip sebagai budaya kerja. Kedua, membangun standardisasi sistem pengelolaan arsip. Ketiga, mendorong digitalisasi agar dokumen lebih mudah diakses dan ditelusuri saat dibutuhkan.
Ia juga menilai keberadaan pedoman teknis sangat penting sebagai acuan bersama seluruh jajaran Bawaslu. Dengan demikian, dokumen pengawasan pemilu dapat terpelihara dan dipertanggungjawabkan, termasuk ketika diperlukan untuk penelusuran maupun pemeriksaan kembali.
Sementara itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMOD) Bawaslu Sumbar, Febrian Bartez, mengatakan persoalan kearsipan bukan hal baru bagi jajaran Bawaslu. Berbagai kegiatan bimbingan teknis telah dilaksanakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Editor : Fix Sumbar