Predikat Informatif Bukan Garis Finis

Oleh: Rinaldi Aulia, A.P., M.Si

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat

Pada 2024, hanya 29 badan publik di Sumatera Barat yang berpredikat informatif dalam monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi. Setahun kemudian angkanya melonjak menjadi 101. Lonjakan ini kabar baik, tetapi juga pengingat bahwa selama ini keterbukaan informasi masih menjadi barang langka di lembaga publik kita.

Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), keterbukaan bukan hiasan. Kepercayaan publik tidak lahir hanya dari apa yang dikerjakan sebuah lembaga, tetapi dari kesediaannya menjelaskan apa yang dikerjakan. Sebagai pengawas pemilu dan pemilihan, Bawaslu dituntut profesional dan berintegritas, sekaligus harus membangun kepercayaan lewat informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses.

Sejak membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 2020, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat belajar satu hal: predikat informatif bukan hasil kerja sesaat, melainkan buah konsistensi membangun tata kelola dan budaya kerja.

Kesalahan paling umum adalah menganggap keterbukaan sebagai tugas petugas PPID. Padahal informasi publik lahir dari seluruh aktivitas lembaga: pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, keuangan, kepegawaian, produk hukum, Hubungan antar lembaga. Tanpa tata kelola yang terintegrasi, informasi mudah tercecer, usang, sulit ditemukan, atau tidak terdokumentasi.

Karena itu pengelolaan PPID adalah tanggung jawab organisasi. Pimpinan menetapkan arah dan memberi dukungan, tidak berhenti pada imbauan. Sekretariat menerjemahkannya menjadi sistem kerja: mengorganisasi sumber daya, mengoordinasikan antarunit, dan memantau pelayanan. Keterbukaan harus dipikirkan sejak perencanaan program, bukan baru dicari ketika ada permohonan atau penilaian. Dengan begitu dokumentasi menjadi bagian dari proses kerja, dan keterbukaan menjadi budaya seluruh organisasi, bukan pekerjaan satu orang atau satu bagian.

Landasannya kokoh. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang memperoleh informasi, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, peraturan Komisi Informasi, dan Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Sistem Tak Berjalan Tanpa Orang