Indonesia membutuhkan parlemen yang kritis sekaligus pemerintah yang terbuka terhadap pengawasan. Jika keduanya mampu berjalan dalam semangat konstitusi dan kepentingan nasional, maka perbedaan pandangan tidak akan menjadi sumber konflik, melainkan justru menjadi kekuatan untuk melahirkan kebijakan negara yang lebih bijaksana serta berpihak pada masa depan bangsa. (*)
