FIXSUMBAR, - Calon Legislatif DPR RI Muhammad Zuhrizul dari PKS mengkritik keras pola penerimaan siswa baru yang diterapkan Dinas Pendidikan Sumbar.Bahkan Metek Zuhrizul biasa pemerhati kebijakan publik ini menekankan bahwa hak siswa bersekolah adalah tanggungjawab pemerintah.
"Pemerintah mestinya hadir untuk selamatkan hak anak bersekolah, jangan ganjal dengan sistem yang dibuat," ujar Zuhrizul, Minggu 9/7-2023 di Padang.Apalagi sistem zonasi diterapkan berbeda dari putusan Kemendikbud atau sangat di Pergub Sumbar sendiri.
"Ingat zonasi menurut aturannya tidak sama dengan sistem zonasi kelurahan yang diterapkan Diknas Sumbar itu," Zuhrizul.Kalau zonasi itu lintas kelurahan dalam rentang radius berapa yang terdekat dari sekolah.
"Bisa saja secara kelurahan dekat dengan SMA 1 tapi kelurahan masuk SMA 3 , ini membuat orang tua bingung.Ambo berharap orang tua yang anak-anaknya tidak bisa dapatkan keadilan, drugikan agar melaporkan ke Ombudsman untuk ditindak lanjuti," ujar Zuhrizul
Coba Dalami lagi Pergub tentang zonasi. Dan harus dicek ulang apakah alamat orang tua sama dengan alamat KK anak?."Bila ada yang berbeda harus dipindahkan lagi di sekolah di mana orang tua berdomisili," ujad Zuhrizul.
Jujur kata Metrk Zuhrizul sistem zonasi bagus dengan tujuan agar siswa bisa bersekolah di SMA terdekat dan jelas akan mengurangi biaya orang tua"Tapi harus benar - benar tidak ada pihak yang mengakali KK bodong di rumah- rumah yang dekat sekolah favorit , kalau ini ada bukti harus diusut tuntas sebagai efect jera agar tidak terjadi lagi," ujar Zuhrizul.Sukses anak kata pemilik Lawang Park ini tidak tergantung sekolah favorit tapi lebih kepada peran orang tua dan bimbingan guru di sekolah."Banyak anak-anak yang bersekolah di pinggiran malah menjadi anak-anak sukses hari ini, bahkan lebih sukses dari anak jebolan sekolah-sekolah favorit," ujarnya. (***)
Editor : Fix Sumbar
