PADANG - Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2025 berlangsung di luar dugaan. Keikutsertaan pimpinan badan publik dari berbagai kategori justru melampaui ekspektasi panitia pelaksana.
Ketua Tim Monev KI Sumbar, Mona Sisca, mengungkapkan bahwa di awal pihaknya sempat khawatir kegiatan tahun ini terkendala karena adanya pemotongan anggaran akibat efisiensi. Namun, semangat untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat kegiatan tetap terlaksana sesuai jadwal.
"Meski sempat ada kekhawatiran karena efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen menjalankan kewajiban sesuai amanah undang-undang. Ternyata, antusiasme peserta luar biasa tinggi,” ujar Mona Sisca, Kamis (9/10/2025).
Tahapan presentasi Monev KI Sumbar tahun ini dilaksanakan secara luring di Kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Padang, sejak 7 hingga 16 Oktober 2025. Sebanyak 128 badan publik dari 11 kategori ambil bagian dalam proses ini.
Presentasi dilakukan langsung oleh pimpinan badan publik di hadapan para panelis yang terdiri dari Komisioner KI Sumbar, Mona Sisca, Musfi Yendra, dan Idham Fadhli, serta pihak eksternal H.M. Nurnas.
Pada hari pertama, presentasi diikuti oleh kategori pemerintah kabupaten dan kota. Sebanyak 16 pimpinan daerah hadir langsung, antara lain Wali Kota Padang, Wakil Bupati Tanah Datar, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Wakil Bupati Solok Selatan, Wakil Bupati Agam, Wakil Bupati Limapuluh Kota, dan Sekda Dharmasraya.Kegiatan berlanjut dengan kategori nagari, yang turut dihadiri para wali nagari dari berbagai daerah di Sumbar.
Sementara hari kedua, giliran instansi vertikal yang tampil. Sejumlah pimpinan lembaga hadir langsung, di antaranya Ketua dan Komisioner Bawaslu Sumbar, lima Komisioner KPU Sumbar, Kepala BPS Sumbar, Kepala LLDIKTI Wilayah X, Kepala BBPMP Sumbar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar, Kepala BPN Sumbar, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, serta Direktur Perumda.
Kemudian, hari ketiga diisi oleh kategori lembaga yudikatif, yang dihadiri oleh para Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar.
Menurut Mona, kehadiran langsung para pimpinan badan publik menunjukkan meningkatnya komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi.
Editor : Fix Sumbar
