"Diperlukan brainstorming untuk menyatukan pandangan antara Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Ini penting sebelum kami menyampaikan rekomendasi kebijakan," kata Rahmawati yang juga merupakan akademisi di UIN Imam Bonjol Padang.
Salah satu fokus utama dalam rapat adalah pembahasan regulasi terkait pungutan sekolah. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumbar tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pungutan di sekolah, yang juga menjadi perhatian Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah.
"Pada prinsipnya kita mendukung Pergub tentang pungutan sekolah. Namun, yang penting kita harus memahami dasar hukumnya terlebih dahulu," kata Rahmawati.
Anggota Dewan Pendidikan, Suindara, juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap Pergub ini agar pihak sekolah memiliki kepastian hukum.“Selama ini, banyak kepala sekolah merasa gamang saat menerapkan pungutan karena ketiadaan dasar hukum yang jelas. Jika Pergub ini diterbitkan, mereka akan merasa lebih tenang dan masyarakat pun dapat lebih memahami urgensi iuran tersebut,” ujarnya. (*)
Editor : Fix Sumbar
