ALFI Sumbar dan Pengusaha Truk Desak Regulasi ODOL Dikaji Ulang

Apalagi saat ini, selanjutnya, semuanya serba mahal, mulai dari BBM, suku cadang juga mahal.

“Nah, kalau larangan ODOL itu terjadi maka modal dari satu barang itu akan menjadi tinggi, akibatnya harga jual semakin mahal sehingga menjadikan daya beli jadi menurun. Begitulah caranya untuk menumbuhkan perekonomian sekian persen,” tukas Tauhid.

Jadi, saran Tauhid, kalau pemerintah mau membuat kebijakan kaji dulu lah secara komprehensif, jangan hanya mendengar penjelasan segelintir orang-orang yang tidak mengerti bagaimana kehidupan masyarakat sebenarnya.

Terakhir Tauhid menegaskan, mewakili pemilik angkutan sah-sah saja dengan kebijakan batasan tonase itu. Tapi siapkah pemerintah atau masyarakat menanggung dampak dari regulasi ODOL ini.

“Jika merasa belum siap menghadapi dampak yang muncul dari regulasi itu, sebaiknya batalkan saja pelarangan ODOL ini. Karena saya merasa dampak dari aturan ini akan cukup besar dirasakan masyarakat,” kata Tauhid.

Di sisi lain, Ketua ALFI/ILFA Sumbar, Rifdial Zakir menambahkan, masalah ODOL ini jelas punya keterkaitan dengan ALFI/ILFA.

“Dalam dua atau tiga bulan terakhir kami dari ALFI/ILFA secara rapat nasional koordinasi dengan Dishub provinsi setempat dan pihak kepolisian dan pelacakan, yaitu penindakan ODOL itu menunda penerapannya hingga Januari 2026,” ujar Rifdial.

Dia menjelaskan, dari prespektif ALFI Sumbar, secara aturan pelarangan ODOL itu baik-baik saja, artinya mungkin sistem di ALFI ini naik kelas, tidak lagi memuat barang lebih tonase dan jalan tidak cepat rusak, adanya faktor keselamatan dan banyak hal positif laginya.

“Tapi, siap nggak sektor logistik kita (Sumbar, red) menerima regulasi pelarangan ODOL itu,” ujarnya.