PADANG PANJANG - Kota Padang Panjang resmi diusulkan sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) dalam program Desa/Kelurahan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Sumbar. Usulan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil KemenHAM) Sumbar, Dewi Nofyenti, SH., MH, dalam kegiatan Implementasi P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM) yang digelar di Kota Padang Panjang, Minggu (24/8/2025).
Anggota Komisi XIII DPR RI, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM, mengatakan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak boleh hanya menjadi wacana, tetapi harus hadir nyata di tengah masyarakat.
"Komisi XIII DPR RI salah satunya membidangi Kementerian HAM. Kehadiran kita di Padang Panjang bukan sekadar seremonial, tetapi ikhtiar bersama untuk membumikan nilai-nilai HAM. Penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia harus berjalan seiring dengan nilai agama dan budaya bangsa kita,” ujar Shadiq.
Shadiq juga menekankan bahwa implementasi program ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:
UUD 1945 Pasal 28A–28J tentang Hak Asasi Manusia.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM).
Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Desa/Kelurahan Sadar HAM.
“Dengan aturan ini, kita ingin memastikan bahwa HAM benar-benar menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput,” katanya.
Sementara itu, Kanwil KemenHAM Sumbar Dewi Nofyenti menyampaikan, Padang Panjang layak menjadi pilot project karena termasuk daerah dengan catatan pelanggaran HAM yang relatif rendah.
Editor : Fix Sumbar
