Dalam sidang ini diketahui bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengawasan internal kepada Dicky Andrika. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, ditemukan bahwa Dicky tidak mengajukan izin secara tertulis kepada KPU Provinsi Sumatera Barat sebelum melaksanakan kegiatan di luar tugas pokoknya.
Selain itu, surat yang ditujukan kepada KPU RI dengan tembusan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat juga tidak pernah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat.
“Teradu beralasan ia menjadi Pansel karena dapat melakukan pelacakan latar belakang calon pimpinan Baznas yang terindikasi sedang terafiliasi dengan partai politik, karenanya tidak ada upaya penolakan dari Teradu terhadap penugasan tersebut. Padahal hal itu di luar kewenangan dan tanggung jawab KPU” ucap Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Hamdan.
Pengawasan internal yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwa teradu terbukti melanggar kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, serta merekomendasikan sanksi peringatan tertulis dan selanjutnya dilakukan pembinaan.
Hasil pengawasan internal kepada teradu oleh KPU Provinsi kemudian disampaikan kepada KPU RI melalui Surat Nomor 301/PW.01-SD/13/2025 tertanggal 6 Agustus 2025. Atas surat tersebut, pada 26 September 2025 KPU RI menetapkan Keputusan KPU Nomor 854 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Tertulis Kepada Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar Periode 2023-2028.Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Muhammad Tio Aliansyah. Ketua Majelis didampingi tiga Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat, yaitu Elly Yanti, Ory Sativa Syakban, dan Febrian Bartez. (*)
Editor : Fix Sumbar
