“Kita lihat nilainya sudah di ujung menuju informatif. Tinggal sedikit lagi untuk mencapai predikat informatif. Ini butuh komitmen pimpinan dan konsistensi,” katanya.
Harry juga menyinggung pentingnya kesiapan badan publik dalam menghadapi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi. Menurutnya, jika badan publik tidak siap, maka potensi sengketa informasi akan meningkat.
“Kami memperkuat badan publik agar siap. Ketika masyarakat sudah paham cara meminta informasi, badan publik juga harus siap memberikan,” ujarnya.
Dalam konteks implementasi di sekolah, ia menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
“Kuncinya dua: DIP dan informasi yang dikecualikan. Kalau itu sudah jelas, maka sekolah tidak akan bingung dalam melayani permintaan informasi,” kata Harry.
Ia juga mengingatkan agar sekolah tetap waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan permintaan informasi untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan semangat keterbukaan.
“Tidak semua yang meminta informasi itu murni. Ada juga yang punya kepentingan lain. Karena itu, mekanisme harus jelas melalui PPID,” katanya.Sementara itu, Kepala SMAN 96 Jakarta, Titin Novianti, menyampaikan komitmen sekolah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, termasuk melalui digitalisasi layanan informasi di berbagai bidang.
“Alhamdulillah, kami sudah berupaya transparan dalam menyampaikan informasi, baik di bidang akademik, kesiswaan, maupun sarana prasarana. Kami juga terus berbenah menuju predikat informatif,” ujarnya.
Kegiatan visitasi ini turut dihadiri jajaran Komisi Informasi DKI Jakarta serta perwakilan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Amsir. (*)
Editor : Fix Sumbar
