Menurutnya, pola serupa perlu diterapkan terhadap penanganan PETI agar ada efek kejut dan keseriusan negara dalam menghentikan perusakan lingkungan yang terus berlangsung.
"Harus ada ketegasan. Kalau perlu pejabat yang bertanggung jawab dievaluasi. Jangan sampai tambang ilegal terus berjalan, sementara lingkungan rusak dan korban terus berjatuhan," katanya.
Di tengah berbagai operasi penertiban yang terus dilakukan, pernyataan Kapolda Sumbar dan para pengamat tersebut menggarisbawahi satu persoalan penting: PETI bukan sekadar masalah hukum, melainkan persoalan jaringan ekonomi, politik, dan kekuasaan yang selama ini membuat tambang ilegal tetap hidup meski berkali-kali ditindak. (*) Editor : Fix Sumbar
