PADANG - Ombudsman RI mendorong penguatan regulasi dan penyusunan standar pelayanan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) guna menjamin keberlanjutan program serta mencegah terjadinya maladministrasi dalam pengelolaannya.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan Ombudsman RI, Manager Nasution, saat melakukan kunjungan kerja ke KKMP Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa (9/6/2026).
Kunjungan tersebut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Camat Koto Tangah, Lurah Balai Gadang, Ketua KKMP Balai Gadang, serta pengawas koperasi Kota Padang.
Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melaporkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 104 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Padang. Dari jumlah tersebut, empat koperasi telah memiliki gerai operasional, sementara enam lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Meski demikian, pengembangan koperasi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan lahan, status kepemilikan aset, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola koperasi.
Manager Nasution mengatakan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.Menurutnya, program tersebut harus didukung regulasi yang kuat agar tetap berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
"Program yang baik harus memiliki dasar hukum yang kuat. Jangan hanya bertumpu pada instruksi atau kebijakan yang bersifat sementara. Regulasi yang kokoh diperlukan agar program ini tetap berjalan dan berkelanjutan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan," ujar Manager Nasution.
Selain regulasi, Ombudsman RI juga mendorong penyusunan standar pelayanan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih. Standar tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian layanan kepada anggota sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
"Konsep koperasi adalah dari anggota dan untuk anggota. Karena itu tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilannya," katanya.
Editor : Fix Sumbar
