Benni Okva yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem menyebutkan, dalam rencana penggunaan anggaran yang bersumber dari TKD yang dikembalikan, Dinas PUPR mendapat porsi anggaran senilai Rp78 miliar. Puluhan miliar anggaran inilah yang dipecah menjadi puluhan proyek. Beberapa proyek kemungkinan akan memakai mekanisme penunjukan langsung atau mini tender dalam pengerjaannya.
Proyek penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa tanpa melalui kompetisi atau tender terbuka. Pemerintah langsung menunjuk satu rekanan yang dianggap mampu. "Celah rawannya di sini. Bisa saja ada deal-deal tertentu atau tawaran untuk mendapatkan proyek kepada rekanan oleh oknum di Dinas PUPR. Semuanya harus diawasi dan diatur ketat. Rekanan yang dipilih juga tidak boleh sembarangan," kata Benni. (*)Baca juga: Pria 58 Tahun Ditemukan Meninggal di Toilet Masjid Nurul Yaqin Padang, Keluarga Tolak Visum
Editor : Fix Sumbar
