Aspirasi Nagari Harus Didukung Kajian Akademik, Zigo Rolanda: Agar Mudah Diperjuangkan di Kementerian

"Seluruh pekerjaan tersebut sudah memasuki tahap kontrak tahun ini dan pelaksanaannya akan berlangsung selama dua tahun anggaran," ujarnya.

Zigo menegaskan, komitmen pembangunan tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dikawal DPR RI agar terlaksana sesuai rencana.

"Bukan kepada saya ucapan terima kasihnya. Tugas saya hanya mengawal dan mengawasi. Komitmen itu datang dari Bapak Presiden, dan kami di DPR RI mengawal agar program tersebut benar-benar berjalan," katanya.

Dalam rangkaian reses tersebut, Zigo juga bertemu langsung dengan masyarakat penerima manfaat Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Ia mendengarkan aspirasi warga sekaligus memastikan program yang telah diperjuangkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap program yang sudah berjalan menjadi bagian penting untuk menyusun kebijakan pembangunan berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Zigo juga meminta pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan kelompok masyarakat menyiapkan seluruh persyaratan administrasi setiap usulan pembangunan, mulai dari Detail Engineering Design (DED), dokumen teknis, pembebasan lahan, hingga persyaratan lainnya.

"Jangan sampai ketika aplikasi sudah dibuka, dokumennya belum siap. Kalau ada satu saja syarat yang tidak lengkap, usulannya bisa tertunda atau bahkan tidak diproses," tegasnya.

Menurut Zigo, seluruh usulan BSPS akan diverifikasi secara ketat, mulai dari status kepemilikan rumah hingga kondisi ekonomi calon penerima.

"Kami menemukan ada rumah yang memang tidak layak huni, tetapi bukan milik sendiri atau status kepemilikannya bermasalah. Kalau seperti itu, saya pastikan usulannya tidak akan lolos," katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah nagari merapikan seluruh data calon penerima bantuan agar peluang memperoleh program pemerintah semakin besar.